Keuangan Desa Potensi Jadi Masalah, Ini Langkah Inspektorat Kabupaten Malang

Oct 07, 2020 12:57
Kepala Inslektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti saat ditemui awak media di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (28/9/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Kepala Inslektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti saat ditemui awak media di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (28/9/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

MALANGTIMES - Permasalahan yang muncul di desa kerap berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa yang meliputi dana desa, alokasi dana desa, dan hasil penyewaan tanah kas desa (TKD).

Melihat potensi permasalahan yang berpusat pada pengelolaan keuangan, Inspektorat Kabupaten Malang melakukan asistensi bersama jajaran instansi terkait dan APH (aparat penegak hukum) mengenai tahapan awal perencanaan dan  pelaksanaannya.

Baca Juga : Wali Kota Malang Nimbrung Tinjau Pameran UMKM, Optimis Perekonomian Meningkat

"Salah satunya bersama  DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan dengan BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah), kami terus melakukan asistensi. Mulai dari menyusun  perencanaan yang tepat," ungkap Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti, Rabu (7/10/2020).

Tridiyah mengatakan bahwa penyusunan perencanaan yang tepat tersebut terbagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan harus tepat sasaran sesuai yang telah ditetapkan.

"Kemudian sesuai dengan needed masyarakat, kebutuhannya. Needed ini kan juga akan berkaitan dengan permasalahan," ujar dia.

Soal permasalahan yang kerap muncul dari tahapan kebutuhan masyarakat, Tridiyah mencontohkan  terdapat ketidaksesuaian kebutuhan yang diterima masyarakat. "Misalnya masyarakat A butuhnya batu bata, tapi didrop beras. Kan ini juga bisa jadi masalah toh," ucapnya.

Kemudian pada aspek perencanaan, akan dilakukan asistensi hingga dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang baik dan tepat. Sebab, kesalahan pada administrasi merupakan salah satu sumber permasalahan yang ada di desa.

"Kami terus melakukan asistensi bahkan per bulan dilakukan dua kali. Satu kali dengan teman-teman kejaksaan, tentu dengan ranah yang berbeda. Satu kali dengan teman-teman Satreskrim Polres Malang," kata Tridiyah.

Pada tahun 2020 ini, yang juga bertepatan dengan pandemi covid-19, Inspektorat Pemkab Malang bersama APH -dalam hal ini dari unsur kejaksaan negeri dan Polres Malang- fokus terhadap pengalihan dana desa yang digunakan untuk BLT (bantuan langsung tunai).

"Jadi, kami keliling mendatangi dan kami tempatkan di kecamatan. Tahun ini kami fokusnya pada permasalahan-permasalahan bansos itu. Bagaimanapun, di situ juga (harus) tepat sasaran, tepat jumlah, tepat data," tandasnya.

Permasalahan di desa yang banyak masuk laporannya kepada Inspektorat berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Tridiyah pun melakukan pemeriksaan berdasarkan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Polres Malang maupun Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Baca Juga : Rancangan KUA-PPAS APBD 2021 Disepakati, Beberapa Hal Ini Jadi Sorotan Legislatif

"Setelah mereka pulbaket (pengumpulan bahan keterangan,) untuk memastikan itu, harus diperiksa oleh APIP (aparat pengawasan intern pemerintah, red) dulu, diaudit," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan audit oleh APIP ini, barulah dapat ditentukan apakah seseorang tersebut melakukan kesalahan yang memang disengaja untuk kejahatan atau terjadi kelalaian dalam perhitungan administrasi pengelolaan keuangan desa.

Tahun 2020 kasus yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Malang  sekitar 12 sampai 13 kasus. Tetapi beberapa telah terselesaikan karena tidak terdapat niatan jahat mengarah ke tindakan korupsi. Yang terjadi misalnya  kelebihan bayar karena kesalahan pada tahap penghutungan.

"Kami koordinasi dengan APH. Kami selesaikan dengan APIP. Kemudian mereka harus setor ke kas desa, dikembalikan lah," ungkapnya.

Tetapi lain hal dengan kasus yang baru-baru ini terjadi  di wilayah Kecamatan Jabung. Di Jabung, kepala desa Slamparejo terbukti melakukan korupsi keuangan desa.

"Ada juga di Slamparejo yang memang sudah jelas-jelas niatnya itu ada. Bahwa uang kegiatan itu tidak dilaksanakan. Bahkan dua tahun anggaran keuangan desa dibawa oleh si oknum kepala desa itu. Nilainya cukup besar, 600 juta lebih perhitungan kami," bebernya.

Sebelumnya juga telah diberikan tenggat waktu kesempatam untuk segera menyelesaikan dengan mengembalikan uang tersebut. Tetapi sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang,  oknum kepala desa tersebut tidak bisa mengembalikan keuangan negara dan niat jahatnya itu dimulai dari awal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Berita Hari IniBerita MalangPemkab MalangDPMD Kabupaten MalangBappeda malangKepala BKAD Kabupaten MalangBantuan Langsung Tunai

Berita Lainnya

Berita

Terbaru