Buruh Rencanakan Mogok Nasional 6-8 Oktober 2020, Bagaimana Respon Para Pengusaha?

Oct 05, 2020 14:33
Demo Buruh (Foto: Tempo.co)
Demo Buruh (Foto: Tempo.co)

MALANGTIMES - Rencana mogok nasional oleh para buruh rupanya menjadi polemik di kalangan pengusaha. Rencananya aksi mogok nasional itu akan digelar selama tiga hari mulai 6-8 Oktober 2020.  

Aksi mogok nasional itu merupakan bentuk penolakan para buruh terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang rencananya akan disahkan pada 8 Oktober 2020.  

Baca Juga : Pantai Selatan Berpotensi Tsunami, BMKG Akan Buat Simulasi Tsunami dengan Gempa Buatan

 

Rencana tersebut disampaikan oleh Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam keterangan resmi yang beredar pada Minggu (4/10/2020).  

"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan," kata Said Iqbal selaku presiden KSPI.  

Terkait rencana tersebut, pengusaha menolak keras adanya aksi mogok nasional. Salah satu penolakan itu datang dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).  

Bahkan Kadin sampai menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 749/DP/IX/2020 mengenai Mogok Kerja Nasional serta surat arahan Nomor 748/DP/IX/2020.

SE tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani pada 30 September 2020.  

Isi SE tersebut berisi saran, imbauan, serta larangan berdasarkan dua UU yang menjadi landasan Kadin dan juga Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta.  

Terlebih dalam situasi di tengah pandemi Covid-19 ini justru bisa menimbulkan klaster baru jika aski tersebut tetap digelar.

"Seiring dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dalam rangka upaya penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah DKI dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf (a) dan (b) dari Pergub No. 88 Tahun 2020 telah mengatur bahwa "demi kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul/bergerombol di suatu tempat," isi dari SE tersebut.  

Kendati demikian, dalam surat itu juga tertulis mogok kerja boleh dilakukan asal terjadi perundingan yang gagal antara pemberi kerja dengan pekerja.  

Oleh karena itu, mogok kerja nasional yang akan dilakukan dianggap tidak sah. Namun bagi pekerja yang tetap kekeuh mengikuti aksi mogok nasional diharap untuk tetap melakukan protokol kesehatan Covid-19.  

"Menyarankan kepada seluruh pekerja/buruh di perusahaan masing-masing untuk mematuhi peraturan mengenai mogok kerja serta ketentuan tentang protokol kesehatan Covid-19," tulis di SE tersebut.  

Baca Juga : Dipastikan Hoaks, Kabar Soal Gubernur DKI Anies Baswedan Terkena Wabah Mematikan

 

Selain itu, surat edaran juga menuliskan sanksi yang akan diberikan kepada pekerja atau buruh jika tetap mengikuti aksi mogok kerja nasional. Sayangnya sanksi tersebut tidak dijelaskan secara rinci.  

"Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19," isi dari surat itu.

Penolakan lain datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Apindo mengimbau kepada seluruh pekerja atau buruh di perusahaan yang menjadi anggota untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.  

Imbauan tersebut juga dijelaskan melalui surat edaran yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani.

"Mengimbau kepada semua perusahaan anggota Apindo untuk memberikan edukasi kepada pekerja atau buruh di perusahaan masing-masing terkait dengan ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarannya, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," tulis surat edaran tersebut.  

SE itu lantas langsung ditanggapi oleh anggota di berbagai daerah.  

Salah satu respon disampaikan oleh Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid yang mengimbau kepada para buruh di Batam untuk mengabaikan seruan mogok nasional tersebut tak sesuai dengan aturan mogok kerja yang ada.  

Bahkan, ia menilai jika buruh yang turut melakukan mogok kerja tidak sah akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.  

"Kalau buruh mau melakukan unjuk rasa tentunya kita tidak bisa melarang. Tentunya dilakukan tanpa mengganggu pekerjaan di perusahaan masing-masing dan tidak mengganggu ketertiban umum. Namun kalau bisa unjuk rasa dilakukan di Jakarta saja. Sebab pembahasan dilakukan oleh DPR-RI. Jadi kalau dilakukan di Batam mungkin gaungnya kurang terdengar ke Jakarta," jelas Rafki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru