Plt Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara saat menerangkan kondisi pajak reklame ditengah musim Pilkada (Foto : Dokumen MalangTIMES)
Plt Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara saat menerangkan kondisi pajak reklame ditengah musim Pilkada (Foto : Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang, berencana akan segera berkoordinasi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Koordinasi itu dalam upaya menghindari adanya penyerobotan lahan reklame yang dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang di masa kampanye pilkada 2020.

Baca Juga : Pandemi Covid-19, KPU Kabupaten Malang Dapat Gelontoran Dana Rp 63 Miliar dari APBN

Hal ini disampaikan oleh Made Arya Wedhantara selaku Plt (Pelaksana tugas) Bapenda Kabupaten Malang. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ini, menyampaikan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan elemen pelaksana Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) terkait hal itu.

”Tentunya kami (Bapenda Kabupaten Malang) akan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait hal itu (pemasangan APK). Tapi sejauh ini menurut kami tidak ada itu (APK yang menyerobot lahan reklame, red),” terang Made.

Dari pantauan media online ini, pemasangan dugaan APK sudah masif ditemukan jauh sebelum ada penetapan calon Bupati maupun Wakil Bupati Malang. Puncaknya, saat memasuki masa kampanye, yakni pada 26 September 2020 lalu. Pemasangan APK berbagai bentuk dan ukuran masif ditemukan di wilayah Malang Raya.

Bahkan, beberapa transportasi umum yang juga beroperasi di wilayah Kota Malang juga tidak luput dari sasaran pemasangan APK. Ketika disingung soal femomena tersebut, Made mengaku jika ajang “promosi” para kandidat dalam kontestasi Pilkada tersebut, bukan wilayah kekuasaan Bapenda Kabupaten Malang.

”Kalau untuk reklame terkait pemasangan yang politik (APK) tidak berbayar (pajak reklame, red). Kan sudah ada standart dari KPU maupun Bawaslu,” dalih Made.

Akan tetapi, menurut Made, jika memang masuk dalam kategori pelanggaran, seperti misalnya dipasang di area sekolah, tempat ibadah, lokasi pelayanan kesehatan, hingga gedung milik pemerintahan. Maka kebijakan penertiban ada di wilayah kekuasaan Bawaslu.

Namun jika ada yang kedapatan menyerobot lahan reklame yang dikelola Pemkab Malang, Made mengaku bakal berkoordinasi dengan Satpol PP untuk ditertibkan.

”Kalau memang itu ada, karena tidak sesuai dengan ketentuan, nanti KPU maupun Bawaslu yang akan turunkan. Kita juga akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan,” ucap Made saat menjawab pertanyaan jika ada keberadaan APK yang dianggap menyerobot lahan pajak reklame milik Pemkab Malang.

Baca Juga : Ada 19 Desa Berpotensi Tsunami, Pemkab Malang: Belum Ada Rencana Tutup Wisata Pantai

Terlepas dari pembahasan itu, dijelaskan Made, target pajak reklame sampai dengan akhir September 2020, sudah terealisasi lebih dari 80 persen. 

”(Target pajak reklame) Sekitar 85 persenan sudah terealisasi, itu sampai dengan akhir September 2020,” terang Made.

Sebagai informasi, diterangkan Made, target pajak reklame di tahun 2020 ini dipatok Rp 3,3 miliar. Dari nominal tersebut, hingga akhir bulan September 2020 target pajak reklame masih tersisa sekitar Rp 500 juta, agar bisa memenuhi target yang sudah ditentukan tersebut.

”Target pajak reklame Rp 3,3 miliar sampai dengan akhir bulan kemarin (September 2020) sudah terealisasi sekitar Rp 2,8 miliar,” tutup Made.