Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso ST, MT (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso ST, MT (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Retribusi izin trayek di Kota Malang tercatat mengalami penurunan. Hingga September 2020, penurunan pada retribusi Izin trayek tercatat mencapai 40 persen lebih. Meski begitu, target retribusi Dinas Ketenagakerjaan, Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang tetap melebihi target.

Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Erik Setyo Santoso menyampaikan, izin trayek mayoritas memang angkutan umum. Namun retribusi yang bisa ditarik dari izin trayek saat ini terus mengalami penurunan. Salah satunya dikarenakan banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan pribadi.

Baca Juga : Layanan Berjalan Selama Pandemi, Sehari Dispendukcapil Kota Malang Cetak Ratusan e-KTP

"Terlebih di masa pandemi seperti sekarang, kami tidak bisa memaksakan pada retribusi izin trayek tersebut," katanya.

Meski begitu, pria yang gemar berolahraga itu menyampaikan jika target retribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) yang melekat di Disnaker-PMPTSP Kota Malang tetap tercapai. Bahkan terus mengalami perolehan yang cukup signifikan dari target yang ditetapkan.

"Baik di triwulan pertama, ke dua, dan ketiga, pencapaian selalu di atas 100 persen," terangnya.

Untuk triwulan pertama, retribusi yang berhasil diperoleh adalah Rp 2.175.559.500 dari target yang ditetapkan Rp 1.984.500.000. Dengan rincian capaian di Januari Rp 495.005.000, Februari Rp 522.414.900, dan di Maret sebesar Rp 1.158.139600.

Selanjutnya di triwulan ke dua sejak April Hingga Juni, retribusi IMB Disnaker-PMPTSP Kota Malang mencapai Rp 4.737.137.000 dari target yang ditetapkan Rp 3.969.000. Dengan rincian capaian di bulan April sebesar Rp 1.847.362.600, Mei sebesar Rp 207.917.300, dan Juni sebesar Rp 493.667.600.

Pada triwulan ke tiga dan ke empat, Disnaker-PMPTSP Kota Malang masing-masing menargetkan retribusi sebesar Rp 5.953.500.00 di triwulan ke tiga, dan Rp 9.922.500.000 di triwulan ke empat.

"Saya lupa angkanya, tapi triwulan ke tiga juga lebih dari 100 persen," imbuhnya.

Baca Juga : Layanan Berjalan Selama Pandemi, Sehari Dispendukcapil Kota Malang Cetak Ratusan e-KTP

Erik menjelaskan, alasan tercapainya retribusi hingga lebih dari 100 persen itu salah satunya kemungkinan lantaran selama pandemi para pelaku usaha lebih fokus dalam mengurus perizinan. Sehingga, selama menunggu eksekusi pembangunan, para penanam modal memilih menyelesaikan perizinan terlebih dulu.

"Sepertinya mereka prepare dulu dengan fokus mengurus perizinan. Otomatis kewajiban retribusi diselesaikan," tambahnya.

Lebih jauh Erik menyampaikan jika retribusi paling besar adalah pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dijelaskan jika besaran tarif yang ditetapkan beragam, sesuai dengan fungsi bangunan. Besaran retribusi mulai dari Rp 3 ribu per meter persegi untuk rumah kampung atau rumah sangat sederhana, dengan luas bangunan 45 meter persegi.

"Yang paling besar retribusi memang pada IMB," pungkas Erik.