Bupati Malang HM Sanusi saat memaparkan upayanya dalam mengantisipasi anjloknya PAD Kabupaten Malang lantaran terimbas pandemi covid-19 (Foto : Humas Pemkab Malang for MalangTIMES)
Bupati Malang HM Sanusi saat memaparkan upayanya dalam mengantisipasi anjloknya PAD Kabupaten Malang lantaran terimbas pandemi covid-19 (Foto : Humas Pemkab Malang for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Wacana peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Malang yang disampaikan oleh Bupati Sanusi tampak janggal. Alih-alih menggenjot sektor lain, Sanusi justru ingin memaksimalkan pajak hotel dan restoran di tengah pandemi Covid-19 ini. Padahal, jumlah usaha hotel di wilayahnya terbilang minim. 

Sebagai wilayah terluas kedua di Jawa Timur yang menjadikan sektor wisata sebagai andalan daerah, Kabupaten Malang hanya memiliki 7 hotel berbintang. Bandingkan dengan Kota Malang yang secara geografis lebih sempit, memiliki setidaknya 30 hotel berbintang hingga 2019 lalu. 

Baca Juga : Bentuk Penghargaan, Bupati Sanusi Buka Peluang Bidan Dapat Menjadi Kepala Puskesmas

Artinya, signifikansi pengoptimalan pajak hotel di Kabupaten Malang terhadap PAD tampaknya masih harus ditinjau lebih lanjut. Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Malang mengaku sudah mempersiapkan beberapa opsi guna mendongkrak penghasilan PAD.

Beberapa opsi yang sudah dipersiapkan tersebut, dijelaskan Bupati Malang HM Sanusi, meliputi pengoptimalan pendapatan pajak daerah dan retribusi. Terutama di sektor pajak perhotelan dan restoran.

”Penyediaan hotel serta restoran akan diakomodir oleh Pemkab, sehingga PAD-nya bisa naik. Terutama penghasilan PAD dari sektor pajak hotel dan restoran,” ungkap Sanusi.

Selain berharap bisa mendongkrak penghasilan PAD, Sanusi juga menyampaikan jika pengoptimalan sektor perhotelan dan restoran itu dilakukan untuk merealisasi program jangka panjang. Yakni pembebasan biaya tiket masuk wisata, alias gratis.

”Nah tergantung kalau nanti sudah memungkinkan untuk itu (gratis) karena hotel dan restorannya sudah banyak, maka tiket tempat masuk wisata akan saya gratiskan,” klaim Sanusi.

Program jangka panjang itu, sejauh ini, dijelaskan Sanusi, hanya mampu direalisasikan untuk objek wisata yang ada di bawah naungan wilayah Pemkab Malang. Sedangkan untuk objek wisata yang ada di bawah pengelolaan Perhutani, masih akan dibahas jika faktor penunjang seperti pajak perhotelan dan restoran dipastikan bisa memaksimalkan penghasilan PAD.

Baca Juga : Bupati Sanusi Rancang Pembangunan Pariwisata Kabupaten Malang hingga 2035

”Yang punya Kabupaten Malang akan kita gratiskan, tapi yang punya lain (Perhutani, red) nanti kita bicarakan lagi,” ujar Sanusi.

Menanggapi program jangka panjang yang digagas oleh Bupati Malang tersebut, Kadisparbud (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara mengaku siap untuk merealisasikannya.

Hanya saja, selain fokus menggenjot sektor pajak daerah baik perhotelan maupun restoran, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan beberapa proyek penunjang. Yakni meliputi sektor infrastruktur, perekonomian masyarakat mandiri, hingga penginapan bagi wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Malang.

”Targetnya kemungkinan baru terealisasi beberapa tahun mendatang, arahnya memang akan digratiskan. Tapi itu jangka panjang, makanya kami sering menggelar FGD (Focus Group Discussion) selama beberapa kali untuk mempercepat proses realisasi program jangka panjang ini,” pungkasnya.