Seorang warga yang dikenai sanksi sosial karena melanggar disiplin bermasker di Kota Malang beberapa waktu lalu. (Ahmad Amin/MalangTIMES).
Seorang warga yang dikenai sanksi sosial karena melanggar disiplin bermasker di Kota Malang beberapa waktu lalu. (Ahmad Amin/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Penerapan sanksi administratif berupa denda Rp 100 ribu bagi pelanggar disiplin pakai masker di Kota Malang bakal direalisasikan mulai besok (Rabu, 16/9/2020).

Kebijakan ini diambil lantaran tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengenakan masker dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan covid-19 dinilai masih minim.

Baca Juga : Waspada! Penjual Tembakau Iris Dapat Dikenakan Sanksi Denda dan Penjara

Sebelumnya mereka yang tak bermasker di Kota Malang hanya diberi sanksi sosial dan teguran tertulis. Namun, mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020, maka kebijakan sanksi administratif mulai diberlakukan.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, meski surat tugas dari provinsi belum turun, Pemkot Malang telah mendapatkan surat instruksi dari dirjen badan peradilan umum Mahkamah Agung. Hal itu yang menjadikan kebijakan penegakan hukum perihal disiplin bermasker sudah bisa dijalankan mulai  Rabu besok.

"Sudah ada instruksi langsung dari direktur jenderal badan peradilan umum Mahkamah Agung tentang penegakan protokol kesehayan. Berarti kami sudah bisa melakukan. Insya Allah rencana Rabu besok, mudah-mudahan nanti bisa koordinasi dengan Pak Kajari (kepala Kejaksaan Negeri Malang) karena di Kepanjen sudah, di Banyuwangi, Probolinggo juga sudah," ujar Wali Kota Malang Sutiaji saat ditemui di Balai Kota Malang, Selasa (15/9/2020).

Lebih jauh, Sutiaji menyebut, selain mengacu pada Inpres No 6 tahun 2020, pelaksanaan penegakan hukum bagi yang tak bermasker juga berdasar pada Perda Provinsi No 2 Tahun 2020 dan Pergub No 53 Tahun 2020 yang kemudian diturunkan dalam Perwal No 30 tahun 2020.

Tetapi, persoalan nilai besaran denda memang tidak sama dengan yang tercantum dalam pergub. Di pergub dendanya senilai Rp 250 ribu per orang. 

Baca Juga : Satu Jam, 47 Warga Tak Bermasker Terjaring Operasi Yustisi

"Itu kan ketentuan (Pergub No 53 Tahun 2020) ya diikuti. Tapi saya kira kan linier antara pergub dengan perwal. Di pergub itu maksimal yang ditulis (Rp 250 ribu). Di perda juga maksimal Rp 500 ribu. Tentu kita tidak boleh melebihi. Kota Malang sesuai perwal denda Rp 100 ribu," terang Sutiaji.

Terkait sasaran yang mendapat penegakan hukum pelanggaran tak disiplin bermasker, Sutiaji menyebut akan dikenakan bagi semua warga yang ada di Kota Malang. Jadi, bukan hanya pengguna jalan,  melainkan juga aktivitas perorangan saat tengah beraktivitas di area kafe, di tempat ngopi, dan sebagainya. Termasuk di area perkampungan warga.

"Semuanya (sasaran penegakan hukum tak bermasker). Nanti pengawasan bisa jadi kampung-kampung. Teguran tetap dipakai, tapi memang harus ditata karena sosialisasinya sidah lama. Sekarang sudah waktunga kita menjalankan (Inpres No 6 Tahun 2020)," tandasnya.