Tim Pencari Fakta Polemik Petani Jeruk dan Pemdes Selorejo Telah Dibentuk

Sep 02, 2020 18:02
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat saat ditemui awak media di gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (31/8/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat saat ditemui awak media di gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (31/8/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

MALANGTIMES - Polemik yang terjadi antara pihak petani jeruk dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, terus bergulir. Terakhir pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang bersiteru. 

Satu minggu berlalu, setelah agenda mediasi yang dilaksanakan di Ruang Anusapati Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Selasa (25/8/2020), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menyampaikan keputusan bahwa pihaknya dengan instansi terkait telah membentuk tim pencari fakta (TPF). Terdapat beberapa unsur yang masuk dalam TPF tersebut. 

Baca Juga : ITB Akhirnya Buka Suara soal Polemik Keanggotaan Din Syamsuddin di MWA

"Sudah kami bentuk. Jad,  semua masuk. Saya sendiri ketuanya, nanti OPD (organisasi perangkat daerah, red) terkait. Tambah polres dengan kodim," ungkapnya ketika ditemui awak media di gedung DPRD Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. 

Wahyu mengatakan bahwa nama-nama dari perwakilan instansi terkait seperti Polres Malang dan Kodim 0818 sudah disetorkan kepadanya. Jadi, tinggal menunggu waktu untuk turun ke lokasi di Dusun Selokerto, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.  "Bersama juga nanti dua yang berseteru, kami sama-sama turun mencari fakta," ujarnya. 

Terkait kapan akan turun secara langsung ke lokasi, Wahyu menyampaikan bahwa melakukan rapat bersama pihak terkait terlebih dahulu untuk agar fokus pada pencarian fakta di lokasi. "Supaya nanti satu arah, apa yang kita data, apa dulu," sebutnya. 

Lebih jauh disinggung mengenai batas waktu atau target pemenuhan data-data pada fakta di lapangan, Wahyu mengatakan bahwa tidak terdapat batas waktu selesainya TPF untuk mencari fakta.  "Kalau batas waktu tidak ada. Karena ini kan mencari fakta data-data itu kan juga tidak mudah. Apalagi mereka masih mis saja kan, itu harus kita dengar," jelasnya. 

Wahyu beralasan, jika dilakukan terlalu cepat, hasil yang didapat akan tidak maksimal. Sebab, tim perlu menelaah data-data yang nantinya didapat untuk mengeluarkan sebuah keputusan yang disepakati kedua belah pihak yang bersiteru.  "Kalau terbatas waktu, malah kesusu-susu hasilnya nanti nggak bagus," ungkapnya. 

Sebagai informasi,  konflik ini awal mencuat sejak  April tahun 2020. Saat itu terdapat oknum yang mengaku suruhan pihak BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Selorejo mengambil jeruk para petani yang masih belum waktunya panen, tanpa sepengetahuan para petani. 

Baca Juga : Petakan Pohon Rawan Tumbang, DLH Kota Malang Terjunkan Poltam

Hal ini pula yang membuat para petani geram dengan sikap Pemdes Selorejo. Sebab, sebelumnya tidak adanya komunikasi yang jelas. Pihak pemdes pun berdalih bahwa lahan TKD (tanah kas desa), yang disewa petani jeruk, telah diserahkelolakan kepada pihak BUMDes Dewarejo Selorejo.

Tetapi, para petani merasa  belum habis masa sewanya. Inilah yang sampai sekarang masih menjadi konflik di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

 

Topik
Sekda Kabupaten Malang Pemdes Selorejo Petani Jeruk

Berita Lainnya

Berita

Terbaru