Din Syamsuddin (Foto:  Suara Islam)
Din Syamsuddin (Foto: Suara Islam)

MALANGTIMES - Pihak Institut Teknologi Bandung (ITB) akhirnya buka suara terkait polemik keanggotaan Din Syamsuddin di Majelis Wali Amanat (MWA).  

Ketua Senat Akademik ITB Hermawan Kresno Dipojono mengatakan jika hingga saat ini Din Syamsuddin masih sebagai anggota di MWA ITB.  

Baca Juga : Muncul Akun FB Sutiaji Berjualan Pulsa, Pemkot Malang Klarifikasi

"Sampai saat ini masih ada mandat dari Senat," ungkapnya.  

Hermawan lantas menegaskan jika pemilihan anggota MWA dilakukan oleh Senat Akademik ITB. Sehingga saat ini masih belum ada perubahan apapun terhadap keputusan tersebut.  

Namun, sempat beredar kabar jika ketua MWA menyatakan Din Syamsuddin sudah mengundurkan diri.  

Hal itu disampaikan oleh alumni ITB yang tergabung dalam  Gerakan Anti-Radikalisme (GAR).  

"Ketua MWA harus memberikan klarifikasi resmi mengenai hal ini. Jangan hanya bicara bahwa Pak Din mengundurkan diri, tetapi kenyataannya beliau masih dipertahankan di MWA ITB," ujar Jubir GAR alumni ITB Shinta Madesari.  

Sebelumnya diketahui, sebanyak 2.065 orang telah meneken surat terbuka lintas angkatan dan jurusan pada Selasa (25/8/2020).  

Surat terbuka tersebut ditujukan kepada Ketua MWA ITB yang berisi permintaan GAR mendesak agar Din Syamsuddin dicoret dari MWA ITB.  

Terdapat 10 poin dalam surat terbuka tersebut. Beberapa poin membahas terkait keterlibatan Din Syamsuddin di kelompok Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

GAR menganggap hal itu merupakan perwujudan sikap yang selalu manantang NKRI. Di sisi lain, alumni ITB yang mengatasnamakan Keluarga Alumni Penegak Pancasila Anti Komunis (KAPPAK) tidak setuju dengan keinginan dari GAR. 

Baca Juga : Viral Video Warga Tak Terima Jenazah Dianggap Covid-19 Hingga Lepas APD, RSSA Irit Bicara

Perwakilan Presidium KAPPAK Erry Nirbaya menilai jika sikap Din yang kerap mengkritisi pemerintah merupakan kebebasan pendapat yang dilindungi UUD 1945.  

"Negara ini negara hukum, segala sesuatu harus diproses sesuai hukum," ujar Erry.  

Di sisi lain, Erry juga menanggapi keterlibatan Din dalam deklarasi KAMI. Ia berpendapat jika pemerintah juga tampak tenang dalam menyikap pendapat Din.  

Erry lantas melanjutkan informasi perihal pengunduran diri Din dari MWA merupakan bukti pembohongan publik.  

"Prof Din dan para tokoh lainnya sebagai warga negara punya hak mengemukakan pendapat tentang kondisi negara," cetusnya.  

Lebih lanjut Erry juga menganggap sikap Din tersebut sudah benar dengan bertindak kritis terhadap kebijakan pemerintah.