Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati dari jalur independen, Heri Cahyono-Gunadi Handoko saat akan memasuki Gedung DPRD Kabupaten Malang, Jumat (21/8/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati dari jalur independen, Heri Cahyono-Gunadi Handoko saat akan memasuki Gedung DPRD Kabupaten Malang, Jumat (21/8/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

MALANGTIMES - Bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang dari jalur independen, Heri Cahyono-Gunadi Handoko dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual perbaikan. Hal ini yang menyebabkan bahwa satu-satunya Bapaslon dari jalur independen ini tidak dapat mendaftarkan diri. 

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) Denny JA, Dito Arief Nurakhmadi mengatakan, bahwa Bapaslon independen selain tidak lolos verifikasi faktual perbaikan juga tidak memiliki modal sosial dan politik yang cukup kuat.

Baca Juga : Baliho Giring untuk Presiden 2024 Bertebaran, PSI Kota Malang Sebut Tak Ada Koordinasi 

 

"Aspek modal sosial dan modal politik yang belum cukup kuat, menyulitkan untuk bisa menaklukan persyaratan Verifikasi Faktual independen yang memang sangat berat," jelasnya ketila dikonfirmasi MalangTimes, Senin (24/8/2020). 

Maka dari itu, dirinya pun tidak merasa kaget atau dikejutkan dengan perolehan hasil verifikasi faktual perbaikan yang pada akhirnya membuat Bapaslon independen tidak lolos. 

"Mengingat persyaratan jumlah dukungan untuk perseorangan di Kabupaten Malang memang sangat berat, yaitu 6,5% dari 1,9 juta DPT Kabupaten Malang yang mencapai 129.796 dukungan," terangnya. 

Dito menambahkan, bahwa persyaratan verifikasi faktual yang dilakukan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang tahun 2020 kali ini harus 100 persen dari seluruh berkas dukungan yang diserahkan. Berbeda sistemnya dengan Pilkada 2010 dan 2015 yang hanya menggunakan sampling data. 

"Artinya, memang butuh figur kuat yang tidak hanya memiliki modal finansial semata. Namun juga figur yang memiliki modal sosial dan modal politik kuat agar bisa lolos dengan persyaratan yang begitu berat," ungkapnya. 

Dito yang saat ini sedang menempuh gelar doktoralnya di Pascasarjana Universitas Brawijaya juga menyebutkan, bahwa dari sejarah ke belakang, tepatnya pada Pilkada 2010 terdapat dua Bapaslon dari jalur independen yang keduanya dinyatakan tidak lolos.

"Cerita di Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010, ada 2 bacalon independen tidak berhasil lolos. Meskipun persyaratan waktu itu hanya 3% dari DPT, memperlihatkan betapa sulit untuk bisa lolos menjadi calon independen di Pilkada Kabupaten Malang," bebernya. 

Selain itu disebutkan oleh Dito, hal itu tidak hanya terjadi pada Pilkada 2010, akan tetapi di Pilkada 2015 kembali ada Bapaslon independen yang kali ini telah melalui verifikasi faktual dan lolos. Akan tetapi pada akhirnya tidak dapat memenangkan kontestasi Pilkada 2015. 

Baca Juga : Diklaim Merapat ke SanDi, DPD Golkar Kabupaten Malang Tunggu Keputusan DPP 

 

"Di Pilkada 2015, pasangan independen yang lolos waktu itu Nurcholis-Mufid bisa lolos karena dinamika, kepentingan dan kekuatan politik yang mensupport begitu kuat. Sehingga dimaklumi bisa lolos dalam verifikasi faktual," jelasnya. 

Sementara itu, disinggung mengenai langkah hukum gugatan yang diambil oleh Bapaslon independen dalam hal ini tim dari Heri Cahyono-Gunadi Handoko yang menggunakan nama Malang Jejeg sebagai tim pemenangan, Dito mengatakan, bahwa terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan. 

"Selama Paslon independen bisa membuktikan gugatan dan keberatan mereka dalam tahapan Verfak kemarin di PTUN, saya kira peluang mereka masih ada," sebutnya. 

Akan tetapi jika melihat sejarah ke belakang, tepatnya pada momentum Pilkada 2010, gugatan yang serupa juga pernah dilayangkan oleh dua bapaslon independen. Tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. 

"Kelihatannya memang perlu upaya ekstra untuk bisa menang dan berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Malang," pungkasnya.