Wali Kota Malang Sutiaji (baju hitam) saat menyematkan rompi tanda Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2020, di Halaman Balai Kota Malang, Senin (24/8). (Foto: Humas Pemkot Malang).
Wali Kota Malang Sutiaji (baju hitam) saat menyematkan rompi tanda Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2020, di Halaman Balai Kota Malang, Senin (24/8). (Foto: Humas Pemkot Malang).

MALANGTIMES - Penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Jokowi Nomor 6 tahun 2020 bakal segera diberlakukan di Kota Malang. Berbagai sanksi telah menanti bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, perubahan Perwal Nomor 19 tahun 2020 tentang tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 telah direvisi menjadi Perwal Nomor 26 tahun 2020, yang hari ini disahkan di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga : Kapolres Batu: Tingkat Kesadaran Warga Gunakan Masker di Tengah Kota 90 Persen

Dalam Perwal tersebut dibahas mengenai punishment bagi setiap pelanggar protokol Covid-19 di Kota Malang. 

Untuk hari ini, penerapan sanksi masih akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Malang.

“Ada punishment dan sudah diatur di Inpres Nomor 6 yang sudah dimasukkan dalam Perwal Nomor 26 tahun 2020 dan sudah diundangkan oleh Provinsi,” ucap Sutiaji.

Lanjutnya, hari ini tim gabungan langsung bergerak untuk mensosialisasikan itu. "Langsung bergerak," ujarnya saat ditemui usai Pencanangan Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 bersama Forkopimda di halaman Balaikota Malang, Senin (24/8/2020).

Dengan pemberlakuan itu, pihaknya berharap masyarakat akan lebih disiplin dan angka penyebaran penularan Covid-19 di Kota Malang bisa ditekan.

"Sehingga saya berharap kesadaran itu (disiplin penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19) tumbuh dengan sendirinya dari masyarakat," imbuhnya.

Lebih jauh, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto menjelaskan, berkaitan dengan sanksi yang diterapkan dalam Perwal Nomor 26 tahun 2020 ada sanksi sosial dan sanksi alternatif.

Baca Juga : Ketua TP PKK Jatim Beber Peran Luar Biasa Wanita dalam Putus Mata Rantai Covid-19

Salah satunya bagi masyarakat yang tidak disiplin menggunakan masker dalam beraktivitas. Maka akan diperkenankan memilih sanksi yang harus dijalankan.

"Ada sanksi alternatifnya. Jadi itu terbagi antara sanksi sosial atau denda," jelasnya.

Jika sanksi sosial, menurut Wasto, bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas dikenai sanksi untuk membersihkan area fasilitas umum di Kota Malang. 

"Sanksi sosial misalnya, nyapu, membersihkan selokan, membersihkan gorong-gorong atau fasilitas umum itu dibersihkan. Nah alternatifnya, misal tidak mau melakukan itu dikenai denda per orang senilai Rp 100 ribu," tandasnya.