Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Piutang pajak Pemerintah Kota Malang hingga akhir 2019 tercatat mencapai Rp 258.341.727.176.14. Angka itu mengalami kenaikan dibanding Desember 2018 yang sebesar Rp 231.729.817.370,90.

Sementara piutang macet berdasarkan neraca Kota Malang tahun 2019 adalah sebesar Rp 165.290.633.273,42. Besaran piutang yang belum terbayarkan itu menjadi catatan DPRD Kota Malang. Dewan mendesak agar Pemkot Malang segera melakukan penagihan.

Baca Juga : Cek SPPT Lebih Mudah dengan Online Sistem, Begini Caranya

Dewan pun mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera melakukan penagihan terhadap piutang pajak yang belum terbayar. Selain itu juga meminta agar melakukan pembebasan pajak terhadap objek pajak yang tidak jelas. Sehingga piutang pajak tak terus bertambah setiap tahunnya.

Menanggapi itu, Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto menyampaikan, kenaikan piutang pajak itu salah satunya dikarenakan adanya beban bunga sebesar dua persen terhadap objek pajak setiap bukannya. Sehingga dalam akuntansi keuangan daerah terakumulasi sedemikian banyak.

"Itu bukan karena mekanisme beban bunga," katanya.

Wasto menjelaskan, beberapa objek piutang akan diusulkan untuk dihapus. Lantaran sebagian objek pajak tidak jelas dan terdapat dobel Wajib Pajak (WP). Lantaran sebelumnya memang terdapat penyerahan data WP oleh pemerintah pusat.

"Paling banyak itu SPPT dobel. Sebagian adalah fasilitas umum yang bukan objek pajak, seperti masjid dan lapangan milik Pemkot. Sehingga nanti akan dijelaskan," terangnya.

Baca Juga : Soal Penertiban PKL, Sutiaji: Hak Prerogratif Ada di Satpol

Lebih jauh mantan Kepala Bappeda Kota Malang itu menyampaikan jika penghapusan objek pajak tak dilakukan begitu saja. Karena harus melalui beberapa mekanisme yang tepat. Sehingga masih akan dilakukan pendataan lebih mendetail untuk mengetahui objek pajak mana saja yang perlu dihapuskan atau tidak.