Kawasan niaga, perkantoran dan industri di ruas Jalan Mayjend Sungkono. (Foto: Istimewa).
Kawasan niaga, perkantoran dan industri di ruas Jalan Mayjend Sungkono. (Foto: Istimewa).

MALANGTIMES - Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Perkotaan khususnya di wilayah permukiman di Kota Malang masih rendah. Karenanya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang melakukan pemetaan lokasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut berdasar pada arahan Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI, untuk segera melaksanakan penyesuaian NJOP-PBB Perkotaan, khususnya di lokasi non pemukiman seperti kawasan bisnis, industri, niaga, komersial, perdagangan dan perkantoran yang ada di wilayah Kota Malang.

Baca Juga : FISIP UB Dorong Kemandirian Desa, Gelar Workshop BUMDes

Kepala Bapenda Kota Malang, Ade Herawanto menyatakan tim khusus untuk melakukan pemetaan potensi dan kajian penyesuaian NJOP perkotaan tengah disimulasikan. Dalam hal ini pihaknya bekerja sama dengan Bapedda (Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian) Kota Malang.

"Kami berkoordinasi dengan Bappeda untuk sinergi database secara geospasial dan pemetaan dengan sistem Overlay peta Block PBB kami terhadap peta RTRW (rencana tata ruang wilayah) maupun RDTRK (rencana detail tata ruang kecamatan) pada koridor jalan tertentu yang mengalami perkembangan pesat. Terutama untuk kawasan bisnis, perdagangan, jasa dan lainnya," ujarnya.

Hasil kajian yang dilakukan dan fakta di lapangan menurut Ade akan memperkuat sinyal penyesuaian NJOP segera dilakukan. Pasalnya, NJOP beberapa kawasan rupanya masih terlalu rendah. Padahal harga riil atau Appraisal-nya sudah tinggi.

"Sebagai contoh saja, harga tanah atau rumah di ruas Jalan Soekarno Hatta dan kawasan sekitarnya nilainya sudah tinggi alias tidak bisa dibilang murah. Tapi faktanya NJOP kawasan sekitaran masih rendah. Kondisi demikian jelas perlu penyesuaian," jelasnya.

Dengan sinergitas bersama Bappeda, pihaknya akan menyimulasikan format ajuan SK Usulan Penyesuaian kenaikan NJOP kepada Wali Kota Malang Sutiaji, dan pihak legislatif. Penataan itu telah diatur sesuai dengan UU, Perda dan Perwali Kota Malang.

"Setelah sinergi dengan para perencana tata ruang kota dari Bappeda, maka akan kami usulkan SK Kenaikan NJOP tersebut ke Wali Kota. Tentu saja dengan pertimbangan tanpa menaikkan besaran PBB yang akan ditanggung oleh seluruh masyarakat Kota Malang," terangnya.

Hal tersebut juga telah melalui pertimbangan kondisi masyarakat saat ini yang masih menghadapi pandemi Covid-19. Sehingga, diharapkan kenaikan itu tidak berimbas kepada masyarakat.

"Jadi NJOP tersebut lebih berfungsi sebagai alat pengontrol nilai transaksi-transaksi lahan di Kota Malang dalam rangka standarisasi nilai BPHTB yang dikelola Pemkot Malang dan PPH final yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui KPP serta PNBP bagi penerbitan sertifikat tanah oleh BPN," tandasnya.

Baca Juga : 5 Jenis Investasi Terbaik yang Cocok di Era Pandemi Covid-19

Hal tersebut disambut baik Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika. Menurutnya, jila dirasa perlu berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah penyesuaian NJOP-PBB layak dilakukan, asal tidak memberatkan masyarakat. "Dampak positifnya ke depan, yakni juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak," ungkapnya.

Dukungan lain juga dilontarkan oleh Ketua Komisi B, Trio Agus Purwono. Dengan kajian kenaikan NJOP 2020 itu, dia menilai akan menjadi dasar penguatan perhitungan besaran PBB yang sesuai untuk Kota Malang.

"Tapi kami juga minta agar nantinya PBB turut memperhatikan kelas lahannya. Misal untuk lahan pertanian tidak sama dengan lahan di sektor bisnis dan perumahan. Termasuk yang digunakan untuk kegiatan sosial," paparnya.

Lebih jauh, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan agar langkah tersebut segera ditindaklanjuti. Namun, tetap harus dilakukan perhitungan dan kajian, sehingga dalam implementasi juga terdapat keselarasan antara upaya peningkatan potensi dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat.

"Dalam rangka peningkatan PAD diperlukan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk juga di PBB Perkotaan. Untuk itu saya minta Bapenda dapat mengawal ini dengan sebaik-baiknya," tegasnya.