(kiri-kanan) Tim Pusat Pengkajian Kebijakan Sosial FISIP UB, Ratnaningsih Damayanti, Tia Subekti dan Kepala Desa Wiyurejo, Muflid Farid saat berikan workshop terkait BUMDes di Balai Desa Wiyurejo, Pujon, Kabupaten Malang, Kamis (6/8/2020).
(kiri-kanan) Tim Pusat Pengkajian Kebijakan Sosial FISIP UB, Ratnaningsih Damayanti, Tia Subekti dan Kepala Desa Wiyurejo, Muflid Farid saat berikan workshop terkait BUMDes di Balai Desa Wiyurejo, Pujon, Kabupaten Malang, Kamis (6/8/2020).

MALANGTIMES - Pusat Pengkajian Kebijakan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) menggelar workshop terkait sistem pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Kamis (6/8/2020). 

Salah satu anggota tim dari Pusat Pengkajian Kebijakan Sosial FISIP UB, Tia Subekti mengatakan bahwa di Indonesia wilayah yang diidentikkan dengan kemiskinan yakni pedesaan. "Selain itu juga persentase jumlah penduduk miskin di desa sebesar 13,10 persen yang jauh lebih besar daripada di perkotaan dengan persentase 6,89 persen," tuturnya kepada MalangTimes, Kamis (6/8/2020). 

Baca Juga : BI Malang Dorong UMKM Kembangkan Bisnis Lewat Platform Digital

Jika diturunkan kembali dan merujuk pada wilayah Provinsi Jawa Timur, jumlah desa di seluruh wilayah tersebut berjumlah 7.724 desa. Namun demikian dari ribuan desa tersebut yang memiliki BUMDes sebanyak 5.400 desa. Akan tetapi hanya 431 BUMDes yang berkembang dan maju. "Sedangkan di Kabupaten Malang 268 desa belum memiliki BUMDes dari total seluruh desa sebanyak 378 desa," ujarnya. 

Beberapa presentase terkait BUMDes di wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya Kabupaten Malang inilah yang membuat tim Pusat Pengkajian Kebijakam Sosial FISIP UB melakukan workshop terkait BUMDes. 

Tia mengatakan bahwa workshop ini ditujukan agar dapat meningkatkan kemandirian BUMDes Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang melalui SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul. Selain kemandirian, juga kemajuan terkait pengelolaan BUMDes juga agar tercipta. "Karena di Desa Wiyurejo sendiri telah memiliki banyak potensi desa yang belum dimaksimalkan dengan baik," sebutnya.

Lebih lanjut Tia menjelaskan bahwa kegiatan workshop kali ini yang digelar di Balai Desa Wiyurejo merupakan kegiatan kedua setelah menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) bersama Kepala Desa Wiyurejo, Muflid Farid terkait analisis permasalahan desa. 

Tak lupa, gelaran workshop di tengah pandemi Covid-19 ini juga menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Tia menyebutkan bahwa setiap orang yang masuk di area Balai Desa Wiyurejo dilakukan pengecekan suhu. 

Lalu himbauan terkait penggunaan hand sanitizer sebelum acara, jaga jarak dan pemberian masker kepada semua peserta itu juga dilakukan oleh tim Pusat Pengkajian Kebijakan Sosial FISIP UB. 

Lanjut Tia, bahwa sebuah BUMDes merupakan salah satu dari program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI. 

Dengan adanya BUMDes sebuah desa dapat meningkatkan kemandirian dan dapat memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan potensi desa secara maksimal. 

Disebutkan oleh Tia bahwa gelaran workshop ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama membahas terkait syarat dan langkah pendirian, Pengorganisasian, Jenis Usaha dan pilar-pilar utama pendirian BUMDes. 

Baca Juga : Tak Bisa Kerja Saat Pandemi Covid-19, Kelompok Tunanetra di Malang Bikin Batik

Sesi kedua dijelaskan oleh salah satu tim yakni Ratnaningsih Damayanti terkait penentuan unit usaha BUMDes berdasarkan potensi desa dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats). 

Disampaikam oleh Ratna bahwa dalam sesi yang kedua tersebut banyak diikuti oleh perwakilam elemen masyarakat Desa Wiyurejo. "Peserta workshop terdapat perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa, red), Karang Taruna dan kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, red) turut berdiskusi bersama terkait dengan potensi desa apa yang cocok untuk dijadikan BUMDes," jelasnya. 

Dalam sesi dengar pendapat, salah satu anggota Karang Taruna Desa Wiyurejo, Badrun mengeluhkan bahwa banyaknya potensi desa yang ada tetapi tidak didukung oleh hasrat para pemuda dalam mengurus dan membangun desa melalui BUMDes. Banyak yang beralasan lebih memilih mengurus lahan pertaniannya masing-masing. 

Ratna menanggapi hal tersebut dan mengatakan bahwa permasalahan serta keluhan yang disampaikan oleh Badrun memang banyak terjadi di BUMDes lain di Indonesia. "Permasalahan utama terhambatnya pembangunan BUMDes di antaranya adalah masalah SDM masyarakat. Partipasi masyarakat dalam mendukung terbentuknya BUMDes masih lemah," ungkapnya. 

Sementara itu dalam gelaran workshop tersebut, tim dari Pusat Pengkajian Kebijakam Sosial FISIP UB terus mengingatkan terkait pentingnya kesadaran dan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk membangun BUMDes. 

"Mengingat BUMDes merupakan jenis usaha yang keuntungannya akan dikembalikan untuk pembangunan desa sehingga dapat terwujud kemandirian desa," pungkasnya.