Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Andreas Djatmiko (Istimewa / Tulungagung TIMES)
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Andreas Djatmiko (Istimewa / Tulungagung TIMES)

MALANGTIMES - Tepat tanggal 13 Agustus 2020, nanti, Maryoto Birowo Bupati Tulungagung, setahun “menjomblo” alias tak memiliki pendamping. Selama setahun itu, Maryoto memimpin Kabupaten Tulungagung tanpa adanya Wakil Bupati (Wabup).

Walau hiruk pikuk penjaringan hingga penyaringan telah dilakukan oleh partai pengusungnya yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Namun, hingga kini siapa yang bakal mendampingi Maryoto untuk berbagi tugas dalam menjalankan roda pembangunan di Tulungagung masih menjadi misteri.

Baca Juga : Dewan Desak Pemkot Segera Isi Jabatan Dirut PD RPH

"Karena fokus penanganan Covid-19 ini, sehingga wacana mengenai pengangkatan cawabup jadi terkendala," kata Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Andreas Djatmiko, Minggu (09/08/2020).

Selain alasan pandemi, Djatmiko mengamati adanya kendala politik antar partai pengusung, yakni PDI-P dan Nasdem.

"Masih alotnya komunikasi politik antara PDI-P dan Nasdem tentang siapa figur yang akan diajukan sebagai cawabup yang mendampingi Maryoto. Saya rasa sampai detik ini masih belum ada figur yang pas dan sesuai karakter yang diingini oleh masyatakat Tulungagung," terangnya.

Di luar dua partai pengusung yang tidak kompak, mayoritas pemilik kursi legislatif di DPRD Tulungagung berpotensi pasang harga jika telah ada dua calon yang bersaing.

"Saya pikir dengan kondisi seperti demikian sangat rawan adanya politik transaksional," ungkap Djatmiko.

Jika nanti memang terjadi politik transaksional maka bisa dipastikan Kabupaten Tulungagung akan jalan di tempat dalam berbagai hal. Alasanya, kepala daerah akan bingung mencari sumber kembalinya modal untuk ongkos menjabat.

"Harapan kita ada pada pilkada 2023. Semoga ada figur yang bisa membawa Tulungagung lebih baik, semoga," tutur Dosen STKIP Tulungagung ini.

Baca Juga : Bupati Sanusi Cuti saat Pilkada, Sekda: Pjs Kita Serahkan ke Provinsi

Sementara, saat dikonfirmasi terkait kekosongan ini, Maryoto tetap pada pendapatnya menyerahkan ke partai pengusung.

"Berbicara  tentang pengisian Wakil Bupati, itu kewenangan sepenuhnya partai pengusung. Jadi saya mengikuti apa yang menjadi perintah partai," ujarnya.

Hingga saat ini diantara tiga nama ,yakni Suharminto, Tatang Suhartono dan Shodik Purnomo yang lolos dalam penyaringan dan dibawa ke DPP belum satupun mendapat rekomendasi partai. Maryoto pun belum dimintai persetujuan partai untuk membawa dua nama ke Rapat Paripurna.

"Belum, rekomendasi dari partai  belum turun," pungkasnya.