Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam videonya. (Foto: YouTube Najwa Shihab)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam videonya. (Foto: YouTube Najwa Shihab)

MALANGTIMES - Belum lama ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim dilaporkan ke Komnas HAM oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes). 

Nadiem dianggap melanggar HAM kepada mahasiswa terkait kewajiban pembayaran kuliah secara penuh di masa pandemi. Selain itu, ia dianggap melakukan pembiaran terhadap tindak represif kampus terhadap mahasiswa yang melakukan gerakan demonstrasi menuntut keringanan biaya kuliah di masa pandemi. 

Baca Juga : Dana BOS untuk Beli Kuota Siswa? Ini Prosedurnya Menurut Irjen Kemendikbud

Hal ini nampak dari telah dilayangkannya beberapa surat drop out dan skorsing oleh kampus kepada mahasiswa yang menuntut keringanan biaya kuliah di masa pandemi.

Sebelum melaporkan Nadiem ke Komnas HAM, mahasiswa juga menggugat regulasi UKT ke Mahkamah Agung. Mahasiswa mengajukan uji materi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020 ke Mahkamah Agung. Nadiem pun mengaku sedih dengan pelaporan-pelaporan terhadap dirinya tersebut.

"Saya terus terang cukup sedih mendengar itu, karena pertama, gugatannya mengenai Permendikbud nomor 25 itu dikeluarkan untuk membantu isu relaksasi UKT," ucapnya dalam wawancara bersama Najwa Shihab belum lama ini.

Nah, apabila di lapangan terdapat kampus yang tidak melaksanakan imbauan dalam Permendikbud tersebut, ia meminta agar dilaporkan ke Kemendikbud.

"Kami akan turun tangan dan mendisiplinkan. Bagi yang mampu melakukan relaksasi harus melakukan," kata dia.

Menanggapi tuduhan pembiaran terhadap tindak represif kampus, Nadiem menegaskan bahwa dirinya akan selalu membela hak semua mahasiswa untuk mengutarakan pendapatnya dengan cara yang tertib dan aman.

"Dan kita tidak akan pernah melakukan apapun hal yang represif. Saya adalah pejuang hak asasi manusia. Saya dan keluarga saya dari dulu memang pejuang hak asasi manusia. Jadi sangat sedih waktu mendengar saya dilaporkan di Komnas HAM. Tapi kami akan terus mendengar karena pasti ini datang dari suatu frustasi yang harus kita dengar," ungkapnya.

Maka, dia juga bersedia dengan senang hati apabila para mahasiswa meminta forum terbuka. Dia menekankan, Kemendikbud melalui Dirjen Dikti juga telah melakukan berbagai macam sosialisasi dengan mahasiswa.

"Sebenarnya harapan saya adalah kepercayaan bahwa sebenarnya kebijakan yang dilakukan Kemendikbud ini semuanya fokus 100% kepada keterpihakan kepada mahasiswa dan siswa. Memang dari situ filsafat kita dari awal. Mulai dari Permendikbud, UKT, Bidikmisi, Kampus Merdeka, dan yang lain-lain itu semuanya untuk mahasiswa," tandasnya.

 

Pertaruhkan Kehormatan untuk Bantu Pulsa Mahasiswa

Permendikbud no 25 tahun 2020 yang bertujuan meringankan beban mahasiswa dirasa para mahasiswa tidak membantu dan nihil perspektif covid. Tanpa Permendikbud yang baru itupun pada masa normal mereka bisa mendapatkan berbagai keringanan. 

Mahasiswa meminta adanya aturan khusus spesifik yang membuat mereka tidak harus membayar UKT sedemikian tinggi padahal pembelajaran dari rumah dan pulsanya beli sendiri.

Baca Juga : Pantau UM-PTKIN UIN Malang, Sekretaris Dirjen Pendis Tunggu Ide Segar Kuliah Sistem Daring

Dijelaskan Nadiem, pada saat krisis covid terjadi dan PJJ harus terjadi di tingkat perguruan tinggi, pihaknya langsung bergerak untuk berbicara dengan semua rektor untuk segera lakukan relaksasi secepat mungkin. Akan tetapi banyak dari mereka langsung kembali dan mengaku tidak punya payung hukum untuk melakukan berbagai macam relaksasi tersebut. 

Barulah Kemendikbud dengan cara cepat mengeluarkan Permendikbud no 25 tahun 2020 untuk menambah pasal-pasal legalitas terkait penurunan UKT.

"Dan bukan hanya legalitasnya, kami menekankan mandat bahwa universitas wajib memberikan keringanan bagi mahasiswa yang sedang mengalami situasi ekonomi sulit," tegasnya.

Banyak perguruan tinggi pun langsung melakukan peringanan UKT, baik dari sisi penundaan pembayaran, cicilan, hingga menurunkan UKT. Akan tetapi, untuk memotong dalam jumlah spesifik, misal 50% UKT dipotong, menjadi diskresi rektor.

"Tentunya itu harus menjadi diskresinya rektor. karena setiap universitas punya situasi finansialnya tersendiri. Ada yang punya pendapatan dari misalnya tempat lain seperti alumni dan industri. Ada yang tidak," jelasnya.

Maka dari itu, Kemendikbud harus melakukan berbagai konsiderasi dan memikirkan secara kritis soal posisi universitas.

"Di mana di satu sisi kalau diberikan keringanan kepada semuanya dia bisa sama sekali tidak bisa membayar dosennya dan dosennya akan kehilangan pekerjaan juga. Tapi di sisi yang lain Dikti dan Kemendikbud akan mendorong sebanyak mungkin perguruan tinggi negeri untuk melaksanakan relaksasi ini. Itu adalah komitmen kami," paparnya.

Selain itu, Nadiem juga komitmen berjuang untuk mendapatkan anggaran meringankan biaya pulsa mahasiswa dan para siswa di Indonesia. Meski demikian, ia tak bisa menjanjikan apapun lantaran sudah tak ada lagi anggaran.

"Saya berkomitmen untuk memperjuangkan ini. Artinya, kalau saya gagal memperjuangkan saya pun akan malu dan akan mengecewakan bangsa ini," ungkapnya.

"Jadi saya akan mempertaruhkan kehormatan saya pada saat ini untuk memperjuangkan pulsa dan juga bantuan lainnya bagi mahasiswa dan juga pembelajaran jarak jauh di dasar dan menengah," pungkasnya kemudian.