Ilustrasi gratifikasi. (Sumber foto: www.ptun-banjarmasin.go.id)
Ilustrasi gratifikasi. (Sumber foto: www.ptun-banjarmasin.go.id)

MALANGTIMES - Ada banyak hal yang harus disiapkan ketika kita akan melaksanakan sidang skripsi. Mulai dari naskah skripsi, penguasaan materi, power point, produk, hingga persiapan mental. 

Namun, tak jarang beberapa mahasiswa juga repot-repot menyiapkan hadiah untuk sang dosen pembimbing atau penguji. Hadiah tersebut akan ia berikan usai melaksanakan sidang skripsi.

Baca Juga : Pencairan BOS Madin Tahap Pertama Tuntas, ke Depan Pemkot Malang Usulkan Kenaikan

Terkait pemberian hadiah mahasiswa kepada dosennya setelah melaksanakan sidang skripsi itu, meski barangkali ia maksudkan sebagai bentuk ucapan terima kasih, bisakah dikategorikan sebagai gratifikasi?

Gratifikasi sendiri adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian tiket, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi adalah akar dari korupsi itu sendiri. Gratifikasi dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Chatarina Muliana Girsang menegaskan, pemberian mahasiswa pada dosen dikategorikan gratifikasi.

"Prinsipnya gratifikasi karena ini adalah hubungan kasualitas, jika saya bukan dosen maka saya tidak akan mendapatkan hadiah dari mahasiswa saya. Ini adalah budaya yang memang pelan-pelan yang harus kita urai pelan-pelan," ujarnya dalam Sosialisasi Pemahaman Gratifikasi Pegawai di Lingkungan Kemendikbud yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud belum lama ini.

Memang, budaya tersebut memang masih belum hilang. Lantas, bila menghadapi situasi demikian, apa yang harus dilakukan oleh dosen tersebut? Dikatakan Chatarina, dosen harus melaporkan pada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dalam waktu 30 hari.

Baca Juga : Tak Cuma Belajar Daring, Ajak Anak Bermain Juga Penting!

"Namun dalam kondisi yang tidak dapat ditolak, jika itu berupa makanan misalnya, biasanya dapat difoto makanan tersebut lalu dapat dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kementerian dan KPK. Makanan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang membutuhkan," paparnya.

Menurut Inspektur Jenderal, budaya ini belum bisa lepas karena terkait dengan budaya memberi yang merupakan budaya ketimuran. Namun, kata dia, dosen harus mulai untuk tertib menolak dan melaporkannya jika menerima.

"Kita harus konsisten dan konsekuen, pertama pasti berat karena ini hal yang melawan arus, namun pelan tapi pasti kita pasti akan bisa menghilangkannya demi layanan kepada masyarakat yang lebih baik dan efisien," tandasnya.