Potret puskesmas Ngantang yang saat ini tengah dipasang sejumlah banner deng tulisan "Tanah Milik Junaedi" (Foto: Aldi Nur Fadil/MalangTIMES)
Potret puskesmas Ngantang yang saat ini tengah dipasang sejumlah banner deng tulisan "Tanah Milik Junaedi" (Foto: Aldi Nur Fadil/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Polemik jual beli lahan Puskesmas Ngantang di Kabupaten Malang belum menemukan titik terang. Hingga saat ini, M.S. Al-Haidary kuasa hukum Junaidi selaku pemilik tanah belum mendapat kejelasan dari Pemkab Malang. Sebelumnya Haidary sudah melayangkan surat  permintaan penjelasan kepada Bupati Malang, M. Sanusi pada 29 Juli 2020 lalu. Hal itu dikarenakan tanah miliknya sudah dibeli oleh Pemkab Malang pada 2017 lalu, namun hingga saat ini Junaidi belum menerima uangnya. 

Meski belum ada titik terang, perkara tersebut telah ditangani oleh Pemkab Malang. Dinas Pertanahan Pemkab Malang sedang mengumpulkan berkas-berkas terkait pengadaan lahan Puskesmas Ngantang. 

Baca Juga : Tahanan Kejaksaan Jombang Positif Covid-19 Bertambah 6 Orang

"Masih mempelajari terkait berkas-berkas tersebut. Untuk sekarang berkas masih dibandel diurut dari awal," ujar Tri Mardiyaningsih, Kepala Bidang Penanganan Masalah Pertanahan Dinas Pertanahan Pemkab Malang.

Tri menyatakan bahwa tanah yang telah berdiri bangunan Puskesmas Ngantang itu saat ini di bawah kuasa Pemkab Malang. Pembelian tanah tersebut telah dilakukan Pemkab Malang dan telah dilakukan pembayaran. "Kalau Dinas Pertanahan ini kan masalah pembelian tanah itu, dulu belinya ke mana kan sudah benar. Yang masalah itu, uangnya ke mana itu kan yang mestinya ditelusuri lagi, kalau kita kan sudah bayar gitu aja," jelas Tri.

Sementara, Haidary menyatakan adanya proses penyerahan hak kuasa atas tanah yang dilakukan oleh Pemkab Malang tidak sesuai peraturan Undang-undang yang berlaku.

"Bagaimana pun ini ada proses penggunaan uang negara. Sebab menurut Undang-undangnya No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pemberian ganti kerugian harus diserahkan kepada yang berhak. Siapa yang berhak atau si pemilik tanah? Ya Junaidi," tegasnya.

Baca Juga : Sepanjang Juli, BMKG Malang Catat 34 Kali Gempa Bumi di Jatim

Haidary mengesampingkan soal total uang Rp 1,2 M dari hasil pembayaran tanah tersebut. Melainkan, ada persoalan yang lebih mendalam yang Haidary harus ketahui secara jelas. Antara lain, Pemkab Malang membeli tanah tersebut kepada siapa. “Jika telah telah melakukan pembayaran kepada siapa? Sistem pembayarannya bagaimana? Apakah secara tunai atau transfer?. Sebab, faktanya Junaidi (pemilik tanah) tidak pernah menerima uang sepeser pun,” ungkap dia.

"Saya perlu tahu, bagaimana proses penguasaan dan penggunaan tanah itu oleh Pemkab Malang, makanya saya surati Bupati, kalau semisal dilimpahkan ke Dinas Pertanahan itu lain soal," imbuhnya.