ASN Pemkot Malang (Dokumentasi MalangTIMES)
ASN Pemkot Malang (Dokumentasi MalangTIMES)

MALANGTIMES - Banyaknya jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kota Malang mendapat sorotan dari legislatif. DPRD Kota Malang pun mendorong agar Pemkot Malang segera mengisi jabatan-jabatan kosong tersebut. Sehingga perangkat daerah terkait dapat bekerja maksimal.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyampaikan, jabatan kosong menjadi sorotan lantaran roda pemerintahan dinilai kurang maksimal saat jabatan strategis kosong. Karena saat ini, kepala perangkat daerah hingga direktur BUMD banyak yang diisi Plt.

Baca Juga : Isi Kekosongan 5 Jabatan, Pemkab Malang Bakal Buka 2 Pansel

"Ada tiga yang disoroti Dewan. Mulai dari Silpa yang tinggi, kekosongan jabatan, hingga pengelolaan aset," katanya.

Khusus untuk kekosongan jabatan di BMUD, menurutnya saat ini ada salah satu BUMD di Kota Malang yang diisi Plt yang juga menjabat sebagai pengawas BUMD itu sendiri. Selain itu yang bersangkutan juga seorang ASN. Hal itu dinilai sangat kurang bagus.

"Kalau pengawas jadi Plt Dirut itu kan kerjanya nggak maksimal," imbuhnya.

Menanggapi itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, sistem Open Biding (lelang jabatan terbuka) tidak dapat dilakukan selama masa pandemi covid-19. Namun saat ini, open bidding sudah kembali diperbolehkan lagi.

Namun meski begitu, open bidding di Kota Malang menurutnya belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Karena selain Pemkot Malang masih fokus pada penanganan covid-19, terdapat beberapa posisi yang akan dilakukan perubahan nomenklatur.

Salah satunya adalah PD RPH yang akan dimasukkan dalam bagian BUMD Tugu Aneka Usaha (Tunas). Sementara dalam waktu dekat, Tunas juga akan segera disahkan. Sedangkan kualifikasi untuk jabatan Dirut PD RPH dan Tunas pastinya tak sama.

"Kalau tahun ini mungkin belum. Tahun depan kemungkinan bisa. Karena kita akan fokus pemulihan," tegas pria berkacamata itu.

Sebagai informasi, saat ini terdapat dua jabatan kepala dinas yang kosong sejak tahun lalu. Keduanya adalah Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Kedua jabatan ini sudah kosong sejak Desember 2019.

Baca Juga : DPRD Jatim Sidak Plengesengan Sungai Molek, Sahat: Anggaran Siap Tinggal Administrasi

Kepala dinkes saat ini dijabat Plt yaitu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Sri Winarni sebagai Plt Kepala Dinkes.

Sebelumnya jabatan ini dipegang oleh dr Asih Tri Rachmi. Asih saat ini dipindah menjadi Staf Ahli Pembangunan Kesra dan SDM Kota Malang.

Sedangkan, Plt Kepala DKPP saat ini dijabat Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dyah Ayu Kusuma Dewi. Sebelumnya, jabatan Kepala DKPP dijabat Sapto Prapto Santoso. Sapto kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kota Malang.

Belum lama ini, dua perangkat daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Kecamatan Lowokwaru baru saja kosong. Karena yang menduduki jabatan tersebut telah pensiun.

Saat ini Diskominfo dikomandai Plt. Dipegang Erik Setyo Santoso, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Naker PMPTSP). Selanjutnya Camat Lowokwaru Imam Badar juga pensiun per Mei 2020 lalu. Posisi Camat Lowokwaru ini sekarang dipegang oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Lowokwaru.