Focus Group Discussion (FGD) tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang (Foto: Ima/ MalangTIMES)
Focus Group Discussion (FGD) tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang (Foto: Ima/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sejak Januari 2020, pengelolaan cagar budaya beralih ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang dari yang sebelumnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). 

Dalam rangka pelestarian dan pengelolaan cagar budaya ini, Disdikbud menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para akademisi, budayawan, serta ahli dan pelestari cagar budaya di Aula Disdikbud, Selasa (15/7/2020).

Baca Juga : MPLS Hari Pertama, Wali Kota Apresiasi Sekolah Tangguh SMAN 2

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Malang, Zubaidah mengungkapkan, pihaknya memohon masukan dari para peserta soal melestarikan dan mengelola cagar budaya ini agar Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya menjadi rancangan peraturan wali kota atau turunan yang lebih implementatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Intinya kami mohon masukan dan masukan betul-betul masukan ini akan ada perubahan di Kota Malang, bukan hanya sekadar menyelesaikan pekerjaan atau menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul bermanfaat ke depannya," tuturnya.

Disampaikan Zubaidah, pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang jangan sampai dipisahkan. Maka dari itu, motonya yakni memajukan pendidikan, melestarikan kebudayaan. Dan dirinya ingin memajukan pendidikan, melestarikan kebudayaan itu betul-betul nyata, ada, dan bisa dinikmati pelajar juga orang dewasa.

Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Raden Agung Harjaya Buana menyampaikan, Perda nomor 1 tahun 2018 adalah produk bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang yang membutuhkan payung hukum yakni peraturan wali kota (perwal). Nah, pembahasan rancangan perwal tersebut membutuhkan aspirasi dari para akademisi, budayawan, dan pelestari cagar budaya tersebut.

"Proses perencanaan atau menyusun rancangan peraturan wali kota tersebut tentunya kita akan banyak mendengar aspirasi dari masyarakat. Masukan-masukan yang mungkin sangat berharga di dalam penyusunan peraturan wali kota karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan antara kebutuhan kebutuhan administratif dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan dalam hal ini masyarakat," paparnya.

Sekretaris Disdikbud, Totok Kasianto menyampaikan, perlunya melestarikan cagar budaya sebab cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaharui.

Baca Juga : Dindik Jatim Beri Kesempatan MPLS SMA/SMK Kunjungan Sekolah 2-3 Jam

"Dalam rangka menjaga cagar budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis," paparnya.

Pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya memerlukan dukungan dan peran serta sinergi bagi semua pihak.

Selain Kadisdikbud; Sekretaris Disdikbud; dan Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang; dalam FGD tersebut turut hadir arkeolog dan sejarawan dari Universitas Negeri Malang (UM), Dwi Cahyono dan Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika.