Dikepras, Dewan Minta Anggaran Master Plan Tata Kelola Transportasi Lokal Dikembalikan

Jul 14, 2020 14:03
Kemacetan di Kota Malang (ilustrasi/Dokumentasi MamgTIMES).
Kemacetan di Kota Malang (ilustrasi/Dokumentasi MamgTIMES).

MALANGTIMES - Master plan tata kelola transportasi lokal sebelumnya menjadi salah satu inovasi yang hendak diwujudkan untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Malang. Pembuatan dokumen cetak biru tata kelola lokal itu bahkan sudah dianggarkan sebesar Rp 200 juta.

Namun lantaran ada pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19, anggaran tersebut kemudian dicoret dan dimasukkan untuk penanganan pandemi.

Baca Juga : Kangen Naik Kereta Api? Mulai 12 Juni 2020 PT KAI Daop 8 Surabaya Sudah Buka Perjalanan

"Tapi jika anggaran tersebut tidak terpakai, supaya dikembalikan ke Dinas Perhubungan dan rencana penyusunan master plan direalisasikan tahun ini," kata Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman.

Menurutnya, pembuatan dokumen cetak biru tata kelola transportasi lokal itu amat penting. Terutama untuk mengatasi kemacetan di Kota Malang. Dengan adanya dokumen perencanaan tersebut, dia optimis masalah kemacetan di Kota Pendidikan ini dapat terurai secara berangsur.

"Informasi dari Dinas Perhubungan anggaran yang disiapkan Rp 200 Juta. Mungkin nanti bisa dianggarkan kembali di PAK 2020 pada Agustus mendatang," terangnya.

Masalah kemacetan di Kota Malang menurutnya memang menjadi masalah menahun. Sehingga perlu untuk segera diselesaikan. Selain menyiapkan dokumen master plan tata kelola transportasi lokal, politisi PKS itu juga menilai jika pelebaran jalan sangat penting untuk segera direalisasikan.

"Jalanan Kota Malang ini sudah saatnya diperlebar, sangat sempit dengan kendaraan yang terus bertambah," terangnya.

Baca Juga : Menhub Hapus Aturan Batas 50% Penumpang Kendaraan Umum dan Pribadi

Fuad menyebut, tata transportasi lokal semestinya harus segera dibuat. Dengan begitu, lebar jalan yang proporsional untuk Kota Malang dapat diketahui. Sehingga masyarakat juga tidak akan sembarangan berjualan di pinggir jalan seperti yang banyak dikeluhkan selama ini.

Selain itu, melalui tata transportasi lokal tersebut keberadaan transportasi umum yang perlu ada perbaikan dapat dicarikan jalan keluar. Dia berharap, Kota Malang segera merealisasikan layanan transportasi yang berbasis pada pemerintahan.

 

Topik
Berita Malanganggaran master plantransportasi lokalDPRD Kota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru