Lobby Kantor KPU Kabupaten Malang, Rabu (24/6/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Lobby Kantor KPU Kabupaten Malang, Rabu (24/6/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

MALANGTIMES - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 tinggal menunggu beberapa bulan saja. Meski demikian, aturan khusus terkait kampanye hingga pengumpulan massa masih belum ada.

Padahal, pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini berlangsung  di tengah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Hal ini membuat KPU (Komisi Pemilihan Umum) di daerah harus membuat strategi terkait pembatasan massa di semua tahapan Pilkada. 

Baca Juga : Jokowi Dapat Hadiah Masjid dari Pangeran Arab, Akan Dibangun Mirip Grand Mosque Abu Dhabi

Pembatasan massa dalam Pilkada secara umum telah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, tetapi terkait persentasenya harus dikaji dan digodok kembali oleh KPU Kabupaten Malang dengan memerhatikan rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kabupaten Malang. 

Kepala Bagian Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika membenarkan bahwa memang terdapat pembatasan massa dalam proses tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020. 

"Tapi sementara ini belum tahu berapa persen pembatasannya. Kami masih berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan juga Satgas Covid-19 untuk mengetahui berapa idealnya batasan massa. Pembatasan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020," ungkapnya ketika dikonfirmasi awak media, Minggu (12/7/2020).  

Terkait jumlah ideal, menurutnya pembatasan massa dalam tahapan Pilkada Kabupaten Malang akan mempertimbangkan perkembangan pasien Covid-19 sebagai indikator penentu.

Dia pun mengakui bahwa sampai saat ini menurut pantauannya, Kabupaten Malang masih dalam zona merah yang dapat disebut masih dalam risiko tinggi penyebaran Covid-19. 

"Tapi saya tidak berani mengatakan berapa, kami belum mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19," ujar Dika, sapaan akrabnya. 

Terkait penentuan persentase pembatasan massa di tahapan Pilkada Kabupaten Malang, KPU Kabupaten Malang masih melakukan pengkajian dan penggodokan bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 pada Pasal 6, Pasal 7, hingga Pasal 8 semuanya tidak menyebutkan berapa persentase secara rigid yang harus diterapkan, terkait pembatasan massa. 

Baca Juga : Disandingkan dengan Ali Murtadlo, Ini Kata Umar Balon Bupati PKB Kabupaten Malang

Dika mengatakan bahwa hingga sampai saat ini sambil menunggu rekomendasi terkait berapa prosentase yang harus diterapkan terkait pembatasan massa dalam tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020, yang harus diterapkan yakni dengan menjaga jarak minimal satu meter. 

"Selain itu penggunaan masker setiap pendukung dan juga menyiapkan hand sanitizer. Kalau tidak, menyediakan tempat cuci tangan saat kampanye nanti," tandasnya. 

Sementara itu, untuk pembatasan massa kampanye tiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nantinya harus memenuhi protokol kesehatan Covid-19 yang telah ditentukan. Selain menggunakan masker, cuci tangan dan membawa hand sanitizer, massa nantinya juga dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan thermogun. 

"Jika memiliki suhu di atas 37,3 derajat celcius tidak diperkenankan ikut kerumunan," ujar Dika. 

Dika menambahkan bahwa nantinya terkait proses kampanye yang dilakukan oleh tiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati akan berlangsung pada awal Bulan September dan diberikan waktu sekitar dua bulan lebih, tepatnya selama 71 hari sebelum memasuki hari proses pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2020.