Suasana rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Suasana rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Sampah menjadi salah satu hal yang diinginkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk bisa disahkan.

Namun, ranperda itu kini masih dalam tahapan pembahasan di tataran legislatif. Dan, dalam proses itu, tampaknya ada beberapa catatan yang diminta  anggota DPRD Kota Malang mengenai Ranperda Pengelolaan Sampah itu.

Salah satunya yang paling banyak disebut fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna Agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi di gedung DPRD Kota Malang belum lama ini yakni mengenai sistem pengelolaan yang dinilai kurang dimaksimalkan.

Fraksi PKS misalnya,  menyoroti pengelolaan sampah bisa berbasis digital. Apalagi, Kota Malang saat ini juga tengah gencar dalam program smart city-nya.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang Akhdiyat Syabril Ulum menyatakan, Pemkot Malang dalam hal ini memerlukan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berbasis masyarakat.

Pihaknya berharap bahwa di setiap kelurahan nantinya disediakan bank sampah. Tujuannya agar setiap kelurahan dapat mengelola sampah daur ulangnya sendiri dan beban sampah domestik di Kota Malang dapat berkurang.

"Selain itu, hasil daur ulang sampah menjadi barang ekonomis dinilai dapat menyejahterakan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami memandang perlunya program ini beserta anggarannya agar permasalahan sampah di Kota Malang dapat dikurangi," ungkapnya.

Jubir Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang Nurul Faridawati mengungkapkan, Ranperda Pengelolaan Sampah belum berisi permasalahan seperti kesiapan tempat sampah permanen.

Kemudian berkaitan dengan pengelolaan limbah rumah sakit. Dalam hal ini masih belum ada kejelasan terkait aturan proses dan sistem pengelolaannya. Juga ketersediaan lahan untuk hal itu.

“Bagaiaman dengan kesiapan mengadakan tempat sampah permanen. Ini harus disiapkan. Tempat container sementara untuk sampah juga harus disiapkan. Sistemnya bagaimana," ungkapnya.

Tak jauh berbeda, Wakil Ketua Fraksi Golkar Nasdem PSI Rahman Nurmala saat menyampaikan catatan dalam pandangan fraksinya juga memberikan catatan terkait dengan pengelolaan sampah. Dalam hal ini, harus ada perencanaan terinci agar aturan pemilahan hingga proses akhir tertata dengan jelas.

"Kami mengimbau eskekutif menjelaskan dulu rincian dan strategi hingga perencanaan pengelolaan sampah yang lebih rinci. Bagaimana itu proses aturan pemilahan sampahnya, penguburan sampai proses akhirnya," katanya.

Politisi Golkar ini juga mengaitkan sistem pengelolaan sampah dengan sanitary landfill yang telah dicanangkan. Tetapi,  saat ini kiranya perlu diperhatikan keterbatasan waktunya dalam menampung volume sampah.  "Maka dari itu kami mendorong pemda untuk memunculkan inovasi pengelolaan sampah lebih efektif," paparnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan semua rencana strategis perihal pengelolaan sampah sudah disusun dengan berbagai skema yang sudah direncakan dinas terkait.

Salah satu yang sedang digencarkan terkait sistem zero waste. Yakni berkaitan dengan pemakaian kantong plastik yang harus diberlakukan dengan sistem berbayar.

"Sampah ini kita sudah kantong plastik berbayar, kita mau kuatkan zero plastik. Tapi kita tidak bisa secara masif melakukan itu karena di Jawa Timir harus peraturan daerah. Memang bertahap, dan hal-hal yang demikian itu harapannya nanti kalau sudah didok akan menjadi kekuatan dan landasan hukum lebih kuat untuk melakukan implementasi ke lapangan," ungkapnya.