Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah saat ditemui oleh awak media beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah saat ditemui oleh awak media beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo umumkan bahwa selama dua tahun ke depan tidak akan ada pembukaan penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).

Tjahjo menuturkan bahwa pemerintah tidak akan membuka penerimaan CPNS 2020 hingga 2021 disebabkan imbas dari pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh wilayah Indonesia. 

Baca Juga : Kedapatan 2 Orang Reaktif Rapid Test, Warung Kopi di Jalan Candi Mendut Ditutup

Terkait seleksi penerimaan CPNS 2019 yang telah berjalan dan terhenti akibat Covid-19, pemerintah akan terus melanjutkan proses tersebut.

Penerimaan CPNS hanya dibuka untuk sekolah kedinasan, kepolisian maupun kemiliteran. Untuk saat ini ,penerimaan PNS akan diperketat dan dilakukan sesuai kebutuhan.

"Rekrutmen CPNS, dua tahun ini enggak ada. Kecuali kedinasan yang memang sudah terprogram. Akpol (Akademi Polisi), Akmil (Akademi Militer) tetap (dilaksanakan) di 2021," ujarnya kepada awak media dikutip dari Kompas Tv di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah mengungkapkan bahwa di lingkungan Pemkab Malang terancam akan kekurangan ribuan tenaga ASN jika dilakukan peniadaan dua tahun ke depan.

"Setiap tahunnya, ASN kami banyak yang pensiun, sekitar 800-900 orang dalam satu tahunnya," ujarnya ketika dikonfirmasi awak media, Rabu (8/7/2020).

Nurman menjelaskan bahwa dimungkinkan terdapat kebijakan peniadaan penerimaan CPNS 2020 hingga 2021 dari pemerintah pusat tersebut diakibatkan dari pandemi Covid-19.

"Pemerintah pusat tidak membuka rekrutmen CPNS dimungkinkan karena adanya pandemi Covid-19 yang semakin masif. Mungkin anggarannya untuk tersedot ke Covid-19, karena di daerah ada rasionalisasi anggaran," jelasnya.

Baca Juga : Kenakan Batik Merah dalam Pengukuhan AKD, Sanusi: Tak Ada Unsur Politik

Nurman mengatakan bahwa dirinya khawatir jika pelayanan publik akan terganggu dan kualitasnya menurun akibat dampak dari kurangnya tenaga ASN di lingkup Pemkab Malang. Karena jika kebijakan tersebut memang diterapkan, akan banyak terjadi kekosongan jabatan akibat dari pensiunnya tenaga ASN.

"Sekarang saja ada sejumlah kabid (kepala bidang) yang kosong. Sekretaris di beberapa dinas juga kosong. Ini membuat pelayanan ke masyarakat jadi terhambat," ujarnya. 

Nurman mengaku masih belum menerima surat resmi dari KemenPAN-RB terkait kebijakan peniadaan penerimaan CPNS 2020 hingga 2021. Maka dari itu dirinya untuk saat ini masih dalam persiapan antisipasi untuk mencari solusi terkait nantinya terdapat kekosongan jabatan struktural maupun fungsional. 

"Kami masih belum bisa berbuat apa-apa. Karena secara resmi kami belum menerima pemberitahuan dari KemenPAN-RB tentang penundaan rekruitmen itu," tutupnya.