Pengelolaan sampah (ilustrasi/Dokumentasi MalangTIMES).
Pengelolaan sampah (ilustrasi/Dokumentasi MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pengelolaan sampah di Kota Malang kembali disorot. Itu lantaran pengelolaan sampah dinilai masih belum maksimal. Terutama pada akses pencegahan pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab.

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman menyebut, kurang maksimalnya pengelolaan sampah tersebut salah satunya dikarenakan masih minimnya penegakan sanksi. Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah sudah jelas, sanksi administrasi hingga pidana patut diberikan kepada oknum yang melanggar aturan pengelolaan sampah.

Baca Juga : DLH Berharap Ada Rumah Daur Ulang Percontohan Dekat Kantor

"Tapi pemberian sanksi bagi oknum yang melanggar belum dijalankan oleh perangkat daerah atau penegak hukum Pemerintah Kota Malang yang memiliki kewenangan atas itu," tandasnya.

Fuad pun sangat menyayangkan lemahnya penegakan hukum dan sanksi di berbagai sektor. Sehingga dia menyarankan agar Pemerintah Kota Malang juga berbenah untuk meningkatkan upaya penegakan sanksi.

Politisi PKS itu menyampaikan, setiap pemerintah daerah pastinya memiliki penegak hukum internal untuk mengawasi kinerja para aparatur sipil negara (ASN). Sehingga  sudah sepatutnya ASN atau perangkat daerah yang tak menjalankan tugasnya mendapatkan teguran.

"Kan PNS, ada penyidik tuh. Kalau nggak jalankan, maka bisa didisiplinkan. Secara perangkat sudah ada. Hanya, memang tidak difungsikan maksimal," ucapnya.

Baca Juga : Minim Pemahaman Zero Waste, DLH Kota Malang Giat Kampanye

Selain aspek lemahnya penegakan sanksi, Fuad juga berharap agar masyarakat meningkatkan kesadaran untuk turut mengelola sampah sejak dari rumah. Setiap rumah tangga dianjurkan untuk memilah sampah dari rumah. "Masyarakat memang harus terus didorong untuk melakukan gerakan sampah karena bagaimana pun setiap orang pasti memproduksi sampah," imbuhnya.