MALANGTIMES - Menuntut pemotongan UKT (uang kuliah tunggal) sekaligus transparansi anggaran dari pihak kampus, Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) menggelar aksi di tengah pandemi, Kamis (18/6/2020).
Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, Amarah Brawijaya akan menempuh jalur hukum.
Baca Juga : Pembelajaran di Perguruan Tinggi Tetap Daring, Cegah Terjadinya Kampus jadi Klaster Baru
"Kami berencana untuk menggugat terkait transparansinya terlebih dahulu, dan bila tidak diberikan kami akan mengajukan kepada ombudsman," ujar Humas Aksi, Ragil Ramadhan.
Dikatakan lebih lanjut, Amarah Brawijaya memiliki rencana untuk menggugat kampus ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Karena saya rasa transparansi di kampus ini hanya diberikan secara gambaran besarnya saja," timpalnya.
Sementara, mahasiswa menuntut rincian anggaran. Namun, sampai sekarang, kata Ragil, rincian anggaran secara detail belum diberikan.
"Kami akan menempuh jalur hukum jika rasanya kampus ini makin tidak bisa menolerir apa yang kami inginkan," tegasnya.
Sebelumnya, kata Ragil, di setiap aksi mereka selalu meminta adanya transparansi anggaran dari kampus. Namun, hasilnya nihil.
"Bukan hanya hari ini saja tapi setiap aksi, setiap hari pendidikan 2 Mei kami selalu mengajukan adanya transparansi dalam kampus karena dari situ kami mengetahui apakah kampus ini memang mengeluarkan pengeluaran yang sebegitu banyak sehingga untuk mahasiswa saja susahnya minta ampun," bebernya.
Baca Juga : Santri Boyongan, Ma'had UIN Malang Semester Depan Kosong
Diungkapkan Ragil, sisa anggaran di UB berdasarkan laporan keuangannya masih sangat tinggi.
"Jadi kan sebenarnya logikanya adalah kenapa kampus ini susah mengeluarkan biayanya padahal silpa ini masih ada," imbuhnya.
Amarah Brawijaya pun memberikan batas waktu hingga 30 Juni untuk menjawab tuntutan mereka. Apabila sampai hari itu kebijakan tidak diturunkan, akan ada aksi-aksi selanjutnya.
