Diprotes Wali Murid, Rumah Nempel Sekolah Tak Lulus Zonasi, Diknas Beri Penjelasan

Jun 10, 2020 18:33
Sekretaris Dikbud kota Malang Totok Kasianto (kanan) saat berkunjung ke rumah Abdul Aziz (kiri). (Foto: Ima/ MalangTIMES)
Sekretaris Dikbud kota Malang Totok Kasianto (kanan) saat berkunjung ke rumah Abdul Aziz (kiri). (Foto: Ima/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kota Malang Totok Kasianto bersilaturahmi ke rumah Abdul Aziz, orang tua calon wali murid yang tidak lulus jalur zonasi padahal rumah berdempetan dengan sekolah, Rabu (10/6/2020).

Kepada awak media Totok menyampaikan, kedatangannya ialah dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Malang.

Baca Juga : Tagihan Membengkak hingga Rp 20 Juta, PLN Sebut Ada Keteledoran Pelanggan

"Karena Pak Azis ini adalah anggota komite SD Merjosari 5, sehingga peran komunikasi komite dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang beserta wali murid dan kepala sekolah ini harus komunikasi dengan baik," ucapnya.

Sehingga, lanjutnya, pelayanan kualitas mutu pendidikan mulai dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sarana prasarana, penyelenggaraan pembelajaran, dan lain-lain bisa berjalan dengan baik.

Sebelumnya, Abdul Aziz, seorang bapak dari putrinya yang bernama Zakiya Salima merasa terpukul tatkala mendapat pengumuman bahwa anaknya tidak lulus jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kota Malang, Selasa (9/6/2020). Padahal, jarak rumahnya dengan sekolah, yakni SDN 5 Merjosari hanya sebatas tembok saja dan jaraknya 1 meter.

Padahal Aziz yakin bahwa anaknya akan diterima sebab ketika dirinya memahami definisi zonasi itu tunggal, yaitu berdasarkan titik koordinat (jarak dari rumah calon siswa ke sekolah). Namun usia putrinya saat ini masih 6,3 tahun yang menjadikan putrinya tidak diterima.

Sementara itu, soal alamat rumah Aziz yang berdempetan dengan SDN Merjosari 5 namun anaknya tak lulus, Totok menjelaskan bahwa dirinya berpedoman pada Permendikbud nomor 44 2019.

"Kalau di SMP SMA memang zonasi itu adalah pemahamannya adalah jarak terdekat. SD juga sama sebenarnya, cuma di sana hanya ada prioritasnya usia 7-12 tahun tapi tetap jarak itu menjadi pertimbangan juga," paparnya.

Sehingga, lanjutnya, semua warga yang ada di lingkungan SD juga harus mendapatkan prioritas.

Baca Juga : Tagihan Listrik Bengkak hingga Rp 20 Juta, Warga Buat Pengaduan dan Sebut PLN Tak Adil

Dirinya menyampaikan, Selasa kemarin (9/6/2020), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kota Malang Zubaidah sudah menyampaikan kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) bahwa SD prioritasnya adalah usia dan jarak.

"Apalagi peran komite harus mendapatkan prioritas juga. Namun informasi itu tidak cepat diinformasikan kepada kepala sekolah sehingga kepala sekolah belum mendapatkan informasi," ungkapnya.

Totok menambahkan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, sistem belajar mengajar masih menunggu instruksi dari pusat. Sebab, Dikbud tentu memprioritaskan kesehatan peserta didik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
Berita MalangSekretaris Dikbud kota MalangDikbud Kota MalangTotok KasiantoTerkait Zonasi Sekolah

Berita Lainnya

Berita

Terbaru