MALANGTIMES - Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada Kamis (4/6/2020) akun instagram dari tim pasangan calon independen Heri Cahyono - Gunadi yakni @malangjejeg membuat kondisi Pilkada Kabupaten Malang kembali memanas.
Pasalnya pada akun @malangjejeg tersebut mengunggah postingan rekaman suara yang diduga Bupati Malang Sanusi yang menerangkan terkait imbauan kewajiban masyarakat untuk memakai masker menutupi hidung dan mulut yang jika terpaksa dapat menggunakan kaos kutang.
Dalam unggahan di akun instagram @malangjejeg, mereka menampilkan rekaman suara yang diduga Sanusi, berdurasi 0.55 detik yang menerangkan secara teknis terkait kewajiban dan pilihan untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut.
Tim Manajemen Malang Jejeg, Soetopo Dewangga membenarkan bahwa rekaman suara dalam unggahan tersebut merupakan suara dari Bupati Malang HM. Sanusi.
"Ya potongan suara pak Bupati," ujarnya kepada MalangTimes, Sabtu (6/6/2020) malam.
Dalam penggalan rekaman suara berdurasi 0.55 detik dari Sanusi tersebut mengatakan terkait pentingnya penggunaan masker di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Serta penggunaan beberapa alternatif jika tidak memiliki masker kain biasa.
"Physical distancing ini atau protokol kesehatan benar-benar menjadi kebutuhan dan budaya masyarakat. Sehingga semuanya nanti melaksanakan pakai masker ini wajib. Tisu boleh kalau terpaksa nggak ada, tapi yang jelas hidung dan mulut harus tertutup. Kalau terpaksa nggak bisa nyari kain boleh. Kalau nggak ada saya sarani, bekas kaos dalam kaos kutang ya dicuci, digunting pakai masker," bunyi suara Sanusi yang terdapat dalam unggahan @malangjejeg, Kamis (4/6/2020).
Untuk diketahui Sanusi merupakan Bakal Calon Bupati di Pilkada Kabupaten Malang 2020 yang bergandengan bersama Didik Gatot Subroto Ketua DPRD Kabupaten Malang yang diusung melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Dalam caption di unggahan instagram @malangjejeg juga dituliskan bahwa terkait imbauan teknis dari Sanusi tentang pilihan lain pemakaian masker untuk menutup hidung dan mulut apakah telah sesuai dengan prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Namun apakah hal tersebut sesuai dengan prosedur kesehatan yang diimbau oleh pemerintah ? Yokpo pendapatmu nawak ?" tulis dalam unggahan tersebut.
Terkait unggahan serta caption dalam unggahan tersebut, Soetopo menjelaskan tujuan dan maksudnya yakni untuk memberikan edukasi dan advokasi kepada rakyat tentang kesehatan.
"Tujuannya memberikan edukasi dan advokasi hak dasar rakyat tentang kesehatan, khususnya secara teknis layanan protokol covid terkait apakah penggunaan kaus kutang memenuhi syarat. Karena ini kan disampaikan oleh Bupati, kalau itu memang memenuhi syarat ya sudah nggak masalah," ujarnya saat dikonfirmasi pewarta.
Terkait memenuhi syarat atau tidaknya penggunaan kaos kutang untuk digunakan sebagai masker penutup hidung dan mulut, Soetopo sebagai perwakilan dari tim Malang Jejeg menuturkan bahwa terkait hal itu memang sengaja untuk di lemparkan ke publik untuk siapa pun dapat memberikan penilaian memenuhi syarat atau tidak.
Soetopo mengatakan bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah adalah kuasa pengguna anggaran. Jadi jika memang terdapat masyarakat yang tidak mampu atau tidak mempunyai masker untuk dipakai, pemerintah dapat menganggarkan untuk pemenuhan masker bagi masyarakat.
"Semestinya, ketika memang ada rakyat yang tidak mampu beli masker, itu kan seharusnya pemerintah justru menganggarkan masker supaya rakyat maskeran. Karena layanan kesehatan adalah hak rakyat, untuk memperoleh pelayanan kesehatan," terangnya.
Sementara itu, terkait penyertaan rekaman suara Sanusi, Soetopo mengatakan bahwa terkait rekaman suara yang disertakan, dia membenarkan bahwa mendapatkan rekaman suara tersebut bukan dari tim Malang Jejeg sendiri.
"Saya belum kroscek ke teman media yang meng-upload suara itu. Kira-kira begitu (rekaman suara bukan dapat dari tim Malang Jejeg sendiri)," katanya.
Untuk penyertaan headline berita Sanusi terkait polemik masker dan kaos kutang ini di salah satu media yang disertakan dalam unggahan Malang Jejeg, Soetopo mengatakan bahwa agar Malang Jejeg tidak salah, maka disertakan dua judul berita yang sebelum dan sesudah diedit oleh pihak media.
"Sebenarnya begini, itu supaya kita tidak salah. Karena sekelas media kalau kita buka di link, itu kan tetap bra. Ini pembelajaran kita semua, dengan tulisan itu Pak Bupati juga dirugikan. Kerugian sudah terjadi, karena link nya nggak bisa dihapus. Jadi seharusnya teman-teman media pun juga belajarlah kode etik jurnalistiknya seperti apa," tegasnya.
Lebih lanjut, Soetopo berdalih bahwa unggahan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan politik, hanya bermaksud untuk mengedukasi masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang menjadi hak dasar masyarakat.
"Jadi nggak ada hubungannya sama politik sama sekali, kita itu mengedukasi kepada masyarakat itu hak dasar rakyat untuk dilayani baik secara teknis atau hal-hal yang lain," pungkasnya.
Sementara itu, terpisah ketika dihubungi oleh pewarta, Humas tim sukses Sanusi - Didik (SanDi) Abdul Qodir atau yang akrab disapa Adeng menanggapi dengan santai atas unggahan Malang Jejeg tersebut. Meskipun dinilainya terdapat black campaign yang terjadi pada unggahan Malang Jejeg tersebut.
"Sebenarnya kita nanggapin woles-woles aja. Tapi pada prinsipnya kalau menurut saya, itu bagian dari black campaign. Dalam konten yang ditayangkan itu, ada potongan screenshots dari satu pemberitaan media bahwa tertulis ada ucapan seolah-olah Pak Sanusi menyarankan memakai bra (untuk pengganti masker). Padahal itu kan nggak ada," jelasnya kepada pewarta, Sabtu (6/6/2020) malam.
Adeng mengatakan bahwa pasangan SanDi tidak tertarik dengan isu-isu seperti yang diunggah oleh kelompok politik lainnya, karena ingin lebih berfokus pada visi misi serta program-program kerakyatan yang di tujukan kepada masyarakat Kabupaten Malang.
"Kita tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Tim SanDi sudah jelas, kita fokus mengedepankan visi misi, penguatan program-program kerakyatan. Karena menurut kami, kalau kita melakukan black campaign atau negatif campaign kepada lawan, kami takut bahwa calon kami dianggap miskin gagasan," tegasnya.
Adeng juga menduga bahwa kelompok politik lain tersebut menggunakan alibi terdapat judul yang awalnya membahas terkait pengganti masker dapat menggunakan bra yang akhirnya diklarifikasi oleh pihak media bersangkutan karena terdapat kesalahan dan juga telah disertakan permohonan maaf dan diganti judulnya.
"Sehingga itu menjadi tidak ada lagi. Ketika ada pihak lain yang memunculkan lagi, artinya dia memang sengaja menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada itu lah kemudian yang saya katakan black campaign. Persoalan mereka tidak mau terima, ya silahkan. Itu wilayah penafsiran mereka," tegasnya.
Terkait nantinya akan ada pelaporan ke pihak yang berwenang oleh Tim SanDi, Adeng menyatakan bahwa tidak akan ada pelaporan-pelaporan karena memang dari Sanusi sendiri mengimbau agar tidak ada pelaporan.
"Nggak mas. Abah Sanusi itu menyarankan orang mau mengkritik silahkan. Masyarakat cerdas yang penting tidak menyerang kehormatan beliau. Pak Sanusi itu orang yang bukan anti kritik, jadi beliau itu wanti-wanti ke kami, jangan sampai ada pelaporan-pelaporan gitu," pungkas Adeng.
