Pakar Komunikasi UMM dalam Pelatihan dan Diskusi Online "Protokol Keamanan Peliputan Covid-19 & Menyongsong New Normal" via zoom. (Foto: Ima/MalangTIMES)
Pakar Komunikasi UMM dalam Pelatihan dan Diskusi Online "Protokol Keamanan Peliputan Covid-19 & Menyongsong New Normal" via zoom. (Foto: Ima/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dari awal pandemi covid-19 datang ke Indonesia, pemerintah dinilai tidak mawas diri. Misalnya, Menteri Kesehatan yang membantah adanya covid-19 di Indonesia, Menteri Perhubungan yang berkelakar kebal covid-19 karena nasi kucing, hingga Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang bercanda susu kuda liar bisa tangkal covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Pakar Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Nurudin belum lama ini dalam Pelatihan dan Diskusi Online "Protokol Keamanan Peliputan Covid-19 & Menyongsong New Normal" bersama dengan para wartawan Malang via zoom.

Baca Juga : Anggaran Tergerus Penanganan Covid 19, Proyek MCC Rp 125 Miliar Dibatalkan

"Macam-macam itu kan menandakan bahwa kurang adanya sinergi antarpejabat pemerintah ini," kata Nurudin.

Hal ini, kata Nurudin, membingungkan masyarakat umum karena pemerintah secara komunikasi tidak nyambung dan tidak satu bahasa. Termasuk adanya hambatan komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

"Termasuk hubungan pusat dengan daerah yang masih ada sedikit ketimpangan salah satu di antaranya," imbuhnya.

Padahal, menurut Nurudin, misalnya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk bisa sedikit otonom berkaitan penanganan ini, Malang tidak akan meningkat (kasus covid-19) sekarang.

Yang tidak kalah hebatnya, kata Nurudin, masih kubu-kubu politik belum hilang sampai sekarang dan terus-menerus bergema. Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah sedikit banyak tambal sulam.

"Ada social distancing kita belum selesai dan tidak membuahkan hasil yang diharapkan, dan ada semacam PSBB, kemudian PSBB belum membuahkan hasil yang diinginkan, kemudian munculnya new normal," paparnya.

Semua kebijakan ini berhadapan dengan masyarakat yang tidak patuh.

Baca Juga : Jelang New Normal, Rektor dan Pengurus Ponpes Bakal Dikumpulkan

"Orang Indonesia kalau tidak diberikan sanksi tegas dan nyata, hukuman fisik pidana atau sanksi materi itu tidak patuh," ucapnya.

Kata Nurudin, aturan yang sudah jelas ada saja sudah dilanggar. Salah satunya, korupsi.

"Itu aja masih dilanggar, apalagi yang hanya imbauan," pungkasnya.