Masyarakat saat antre mengambil bantuan sosial di Kantor Pos Kota Malang beberapa saat lalu (Pipit Anggeaeni/ MalangTIMES).
Masyarakat saat antre mengambil bantuan sosial di Kantor Pos Kota Malang beberapa saat lalu (Pipit Anggeaeni/ MalangTIMES).

MALANGTIMES - Besok, Kamis (21/5/2020) sebanyak 15 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bantuan akan disalurkan memanfaatkan kartu yang sebelumnya dibuat oleh Bank Jatim.

Kabag Humas Pemerintah Kota Malang, Nur Widianto menyampaikan, bantuan tersebut dapat diambil oleh 15 ribu KPM yang sebelumnya telah didata melalui Pemerintah Kota Malang. Bantuan yang diberikan dari Pemerintah Provinsi Jatim sebesar Rp 200 ribu dan kemudian di top up menjadi Rp 300 ribu per KPM.

Baca Juga : Tak Dapat Bantuan Makanan, Warga ODP dan PDP Kedung Baruk Kena Prank Pemkot Surabaya?

 

"Jadi di top up Rp 100 ribu per KK, supaya sama menjadi Rp 300 ribu," katanya saat ditemui di Balai Kota Malang, Rabu (20/5/2020).

Pembagian bantuan tersebut hampir sama dengan bantuan yang sebelumnya diserahkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu terhitung sejak April 2020. Bantuan diserahkan selama dampak covid-19 yang dalam hitungan awal diberikan hingga Juni 2020 mendatang.

Selain bantuan yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, bantuan juga bersumber dari pemerintah pusat. Bantuan dari pemerintah pusat telah diberikan melalui kantor pos dan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara).

Untuk bantuan yang bersumber dari APBN atau Kemeneterian Sosial, total ada 22.718 jiwa KPM. Jumlah itu berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 13.990 jiwa dan ditambahkan dengan data non DTKS yang sebelumnya didata sendiri oleh Pemerintah Kota Malang sebanyak 8.728 jiwa.

Baca Juga : Dinilai Tidak Tepat Sasaran, BEM Malang Raya Minta Dilibatkan Dalam Penyaluran Bansos

 

Sedangkan untuk bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Malang, tercatat ada 86.186 kuota yang disiapkan. Namun yang telah tercatat dan terdaftar sebanyak 76.691 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Artinya, masih tersisa 9.495 kuota untuk bisa diisi masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan.