Gubernur Jatim Khofifah bersama Forkopimda ketika di Kedung Baruk
Gubernur Jatim Khofifah bersama Forkopimda ketika di Kedung Baruk

MALANGTIMES - Ratusan warga di Jalan Raya Kedung Baruk, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut diduga menjadi korban prank oleh Pemkot Surabaya. 

Penyebabnya, hingga saat ini sama sekali belum ada penyaluran bantuan makanan, bahan pokok maupun bantuan yang lain terhadap warga di sana. 

Baca Juga : Miris, Paman dan Ponakan di Kabupaten Malang Meninggal Saat Membetulkan Antena Wifi

Padahal baru-baru ini dilakukan rapid test secara massal di sana. 

Dalam satu lingkungan, sudah ada 115 warga yang dinyatakan reaktif dan 21 lainnya terpaksa isolasi mandiri setelah menjalani test swab karena diduga positif Covid-19. 

Banyaknya warga yang reaktif setelah menjalani rapid test ini karena tak jauh dari lokasi ada pabrik rokok Sampoerna yang menjadi cluster terbesar penyebaran Covid-19 di Surabaya. 

Diketahui juga banyak warga di sana yang berkerja di pabrik tersebut. 

Baik berstatus warga asli maupun sementara yang tinggal secara indekost dan ngontrak rumah. 

Warga yang reaktif hasil rapid testnya tersebut diharuskan menjalani isolasi atau karantina mandiri karena dikhawatirkan mereka bisa menulari warga lainnya yang sehat jika dibiarkan atau dibebaskan keluar. 

Ketua LPMK Kelurahan Kedung Baruk Sugiono ketika dikonfirmasi menyampaikan bahwa dia sudah lama mengajukan bantuan makanan atau pun kebutuhan yang lainnya ke Pemkot Surabaya. 

Namun, ditunggu hingga seminggu lamanya sama sekali belum ada respons. 

"Kami ajukan bantuan kepada pemkot itu sejak tanggal 14 kemarin. Waktu itu usulan kami langsung disampaikan melalui pak camat," terangnya. 

Sugiono menjelaskan jika warga di Kedung Baruk benar-benar butuh bantuan saat ini. 

Baca Juga : Dinilai Tidak Tepat Sasaran, BEM Malang Raya Minta Dilibatkan Dalam Penyaluran Bansos

"Sementara ini kami resah, pertama bantuan mereka yang terdampak ini. Yakni permakanan," tuturnya. 

Menurut dia sejak banyaknya warga yang menunjukkan hasil reaktif setelah dites ini membuat muncul permasalahan baru. 

"Yang reaktif merasa dikucilkan. Sementara tetangga kanan kiri merasa terancam," jelasnya. 

Nah, agar warga yang hasil tesnya reaktif tersebut tak keluar rumah maka sementara ini diputuskan dibantu oleh warga secara swadaya. 

"Dan warga yang reaktif itu pun makanannya swadaya. Karena dapur umum yang saya buat untuk mereka itu," lanjutnya.

Para warga di sana sama sekali belum dapat bantuan karena menurut dia ada aturan dari pemkot. "Dari pemkot aturannya dapat makanan, setelah mereka dinyatakan positif," bebernya.

Harusnya imbuh Sugiono tak demikian yang berlaku. "Harusnya begitu (bantuan nggak usah menunggu positif) kalau nunggu positif ya gimana," imbuh dia seraya bertanya.

Beruntungnya penderitaan warga di sana tak berlangsung cukup lama. Karena rombongan Forkopimda Jatim menuju ke lokasi pada Selasa (19/5) malam. 

Dengan dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang didampingi Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Widodo Iryansyah beserta Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran.

Khofifah tiba dan meninjau lokasi sekitar pukul 22.00 WIB. Dia mampir sejenak untuk melihat secara langsung Kampung Tangguh Covid-19 yang baru didirikan di sana.

Namun, pada kunjungan kali ini sayangnya Khofifah tak disambut oleh wakil Pemkot Surabaya. Camat maupun lurah setempat tak terlihat hadir. Sehingga rombongan ditemui oleh LPMK Kelurahan Kedung Baruk Sugiono.

Mendengar adanya keluhan warga yang membutuhkan makanan tersebut Khofifah langsung memutuskan beri bantuan. 

Dia memerintahkan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjanto untuk langsung mengirimkan bahan makanan malam itu juga. "Malam ini dikirim pak sekda," terang Khofifah.

Malam tersebut Pemprov Jatim langsung memberikan sejumlah bantuan sembako ke warga di sana. Yaitu, satu ton beras, 200 kilogram telur, 200 dus mie instan, 1.000 masker dan juga vitamin C.

Sebelumnya sendiri pihak Pemkot Surabaya sempat mengeluarkan statement resmi. Bahwa mereka yang berstatus ODP, PDP akan dijamin kebutuhan makanannya dalam keseharian. Bahkan dijanjikan dapat makanan layak tiga kali sehari.

Hal itu dilakukan alasannya demi menjalankan physical distancing. Permakanan itu juga sudah tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya.

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan selain untuk menjalankan physical distancing, pemberian permakanan ini agar warga Surabaya yang statusnya sebagai ODP maupun PDP ini dapat menjaga imunitas tubuhnya dan dapat mengisolasi diri secara mandiri di rumahnya masing-masing serta terus diimbau tidak keluar rumah.

“Jadi physical distancing itu benar-benar berjalan. Kebutuhannya harus kita cukupi. Kita mungkin tidak bisa mengontrol mereka, tapi kita akan terus imbau supaya tidak keluar rumah,” ungkapnya dalam rilis resmi yang juga dimuat dalam website resmi Pemkot Surabaya.

Selain itu, menu makanan bagi mereka juga disebut dijamin tidak jauh berbeda dengan permakanan pada umumnya yakni menu sehat. Namun, yang membedakan adalah setiap kali pengiriman, permakanan ini juga ditambahi minuman tradisional (pokak) dan telur rebus. 

“Standartnya Rp 23 ribu per box. Kita tambah telur dan pokak jadi satu di dalamnya,” paparnya.

Tidak hanya sampai disitu, Pemkot Surabaya juga janji memberikan kebutuhan sehari-hari. Seperti pasta gigi, sikat, sisir rambut, sabun mandi dan beberapa kebutuhan lainnya kepada ODP.