Petugas saat melakukan tracing kepada warga yang melayat di Kecamatan Pujon di Desa Sumberejo, Kecamtan Batu. (Foto: istimewa)
Petugas saat melakukan tracing kepada warga yang melayat di Kecamatan Pujon di Desa Sumberejo, Kecamtan Batu. (Foto: istimewa)

MALANGTIMES - Jika sebelumnya kebutuhan kesehatan untuk Covid-19 di Kota Batu mencapai Rp 40 miliar, kini anggaran tersebut dipangkas. Anggaran itu kini berkurang menjadi Rp 33,7 miliar.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batu, M. Chori mengatakan, semula anggaran Rp 40 miliar itu ada dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Sehingga dikurangi lantaran ada yang bersumber dari DBH-CHT.

Baca Juga : PSBB Siap Dimulai, Apa Saja Kegiatan yang Bisa Dilakukan

Sedangkan sesuai ketentuan anggaran yang bersumber dari DBH-CHT tidak boleh direalokasi. “Dan harus dikembalikan sesuai peuntukannya,” ucapnya.

Anggaran itu digunakan selama tiga bulan mendatang untuk menangani Covid-19 di Kota Batu. Meliputi pembelian APD, masker, hand sanitizer, desinfektan, rapid test, obat-obatan.

Lalu ada penambahn nutrisi bagi kelompok rentan yakni anak-anak dan lansia. Hingga kebutuhan biaya shelter untuk isolasi sebagai antisipasi para pemudik setiap kecamatan.

“Kemudian juga insentif tenaga medis dan tenaga pendukung. Biaya shelter karantina, tempat istirahat medis, biaya pengobatan rumah sakit,” jelas Chori.

Sedangkan untuk penanganan pandemi ini, seluruhnya Pemkot Batu melalui recofussing dan realokasi anggaran menyiapkan dana kurang lebih Rp 102 miliar. Meliputi empat bidang. Yakni, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net, dan bidang keamanan.

Baca Juga : Selama PSBB, Layanan Publik Kota Malang Tetap Aktif

“Sumber dana diperoleh dari refocusing dan relokasi anggaran yang berasal dari pengalihan belanja perjalanan dinas, makan minum rapat, kegiatan pelatihan, bimtek, pameran,” ucapnya.

“Lalu juga sosialisasi dan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, pengadaan pakaian dinas, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, pengadaan kendaraan, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dinilai kurang mendesak dan bisa ditunda,” tutup pria yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu.