MALANGTIMES - Berkas pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah Malang Raya sudah diserahkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Jika tidak ada kendala, keputusan dari Kemenkes perihal apakah Malang Raya jadi menerapkan PSBB atau tidak diperkirakan akan diumumkan besok (Selasa, 12/5/2020).

Hal itu dibahas dalam pertemuan Sekda se-Malang Raya, yakni Sekda Kota Malang Wasto, Sekda Kota Batu Zadim Effisiensi, dan Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono di Kantor Bakorwil III Malang, Senin siang (11/5/2020).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur Heru Tjahjono, ada beberapa point yang disoroti untuk penerapan PSBB di Malang Raya.

Mulai dari sosialisasi kepada warga sebelum PSBB resmi dilakukan hingga peyusunan peraturan yang akan menjadi acuan dalam memberikan sanksi di lapangan.

"Harus sosialisasi sebelum PSBB itu dilakukan, termasuk hari ini kita semua lagi koordinasi untuk melakukan penyusunan peraturan yang menjadi pegangan dalam rangka melakukan tindakan-tindakan yang ada di lapangan," ujarnya.

Ia juga mengacu pada PSBB yang telah dilakukan di Surabaya Raya, yakni perihal chek point menjadi hal utama yang juga harus diperhatikan dalam pelaksanaannya nanti. 

"Chek point, tempat-tempat kerumunan-kerumunan masa baik fasilitas umum maupun fasilitas lain seperti pasar dan lain sebagainya. Kemudian, pembatasan tentang pergerakan manusianya sendiri. Tahapan-tahapan inilah yang harus diperhatikan," imbuhnya.

Hal itu turut dipertegas oleh Kabag Ops Polda Jatim Kombes Muhammad Firman yang juga turut memberikan pengarahan dalam persiapan Malang Raya menjelang PSBB.

Menurut dia, proses pelaksanaan PSBB di setiap daerah pada dasarnya adalah sama. Sebab, mengacu pada aturan PSBB yang telah ditetapkan.

"Aturan-aturan tersebut dalam skemanya nanti yakni, imbauan, imbauan dan teguran, teguran dan tindakan. Nah dalam pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan yang dilakukan baik itu penyemprotan, pembubaran, kegiatan kerumunan dan lain sebagainya itu kita juga sudah menyampaikan kepada masyarakat tentang situasi yang berkembang akhir ini dan apabila diberlakukan PSBB di Malang Raya," jelasnya.

Persiapan di lapangan lainnya, juga turut disampaikan Danrem 083/ Baladhika Jaya Kolonel Inf Zainuddin. Yaitu, perihal kebutuhan pasukan, hingga penyediaan dapur umum.

Yang mana, pihak dari TNI telah menyiapkan satu tempat untuk dapur umum tersebut di kompleks Depo Pendidikan (Dodik) Belanegara di kawasan pangkalan militer Jl P Sudirman, No 1, Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

"Yang jelas yang kita siap bantu adalah penyediaan dapur umum. Ini Kodam sudah membantu. Dapur umum ini dibuat karena adanya dampak Covid-19 bukan karena momen Ramadan ataupun bansos. Karena ini ada perbatasan, ada beberapa masyarakat yang tidak bisa mencari mata pencaharian. Ini bisa dimanfaatkan oleh mereka," terangnya.

Akan tetapi, sebagai selter wilayah ia menekankan yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini yaitu berkaitan dengan mengedukasi masyarakat akan penanganan Covid-19. 

"Kita juga menggandeng kampus-kampus untuk mengedukasi masyarakat. Sehingga mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan bagaimana memutus mata rantai daripada Covid-19 itu sendiri," tandasnya.