MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten Malang semakin percaya diri untuk tidak menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal itu dikarenakan adanya dukungan dari pejabat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Jawa Timur (Jatim), untuk menunda penerapan PSBB.
Baca Juga : Bantuan Dijatah Pemprov Rp 200 Ribu, Dijadikan Pemkot Batu Rp 1 Juta
”Bukan berarti kita tidak setuju dengan beberapa pendapat para pakar, tapi kita juga mempertimbangkan sosial. Kami jalan terus di lapangan dan melihat fakta bahwa penerapan PSBB kalau tidak dengan kesiapan tinggi, bisa menimbulkan problematika,” kata Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Sri Untari saat ditemui usai menghadiri kunjungan di Pringgitan Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jumat (8/5/2020).
Untari menambahkan, masyarakat sejauh ini memandang PSBB dengan konotasi yang menakutkan. Menurutnya, mayoritas warga memilih untuk tidak menerapkan PSBB karena khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terutama para masyarakat yang berasal dari kalangan menengah ke bawah.
”Maka menurut saya lebih baik kita tetap di posisi ini (tidak menerapkan PSBB), tapi diketatkan dalam urusan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga orang tenang,” sambung Untari sembari mengatakan jika masyarakat tenang maka sistem imunnya bisa meningkat dan mampu menangkal virus covid-19.
Dijelaskan Untari, pelayanan terhadap masyarakat yang dimaksudkan tersebut adalah terkait penyaluran bantuan, pembagian masker, dan kesiapan sarana serta petugas kesehatan.
”Seluruh rumah sakit sudah disiapkan dengan baik, sampai ruang isolasi hingga safe house juga sudah disiapkan,” sambung Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.
Selain memastikan kesiapan Pemkab Malang, lanjut Untari, pihaknya juga mengaku sudah melihat kondisi masyarakat di tingkatan desa. Dari pengamatannya, masyarakat Kabupaten Malang sangat peduli untuk bersama-sama mengatasi penyebaran wabah covid-19 tersebut.
”Petugas gugus tugas (Covid-19) inikan sudah sampai di tingkat desa, bahkan sudah sampai tingkatan RT. Masyarakag juga sudah melakukan segala hal yang berkaitan dengan memutus rantai penyebaran virus ini. Sehingga dengan kondisi itu, saya dukung Bupati (Malang) untuk tidak melakukan PSBB,” tegas Untari.
Baca Juga : Perbaiki Data Penerima Bansos, Bupati Sanusi Minta Coret Daftar Orang Kaya
Ditemui di saat bersamaan, Bupati Malang HM Sanusi, mengaku siap menindaklanjuti instruksi dari anggota dewan Provinsi Jatim tersebut. Di sektor bantuan sosial, Pemkab Malang memastikan jika pertengahan bulan Mei 2020 sudah tersalurkan.
”Sementara ini ada 520 ribu KK (Kepala Keluarga) yang diproyeksikan mendapat bantuan, anggran per bulannya mencapi Rp 104 miliar,” terang Bupati Malang.
Di sektor sarana kesehatan, Pemkab Malang sudah menyiagakan 5 rumah sakit yang bisa menerima pasien covid-19. Yakni RSUD Kanjuruhan, RSI Gondanglegi, Wava Husada, Prima Husada, dan Rumah Sakit UMM.
”Dari 5 rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jatim itu, sudah disiapkan sekitar 50 ruangan khusus untuk pasien covid-19,” sambung Sanusi.
Selain itu, lanjut Sanusi, Rusunawa ASN juga dipastikan sudah siap beroperasi sebagai rumah sakit darurat covid-19. Sedangkan di tingkat desa, Pemkab Malang memastikan sudah tersedia safe house di masing-masing desa.
”Semuanya sudah siap, tinggal dijalankan saja. Meski demikian, saya tetap mengimbau kepada masyarakat agar tidak berpergian jika tidak ada keperluan, selalu kenakan masker, dan selalu memperhatikan protokol kesehatan lainnya seperti tidak bergerombol,” tutup Bupati Malang.
