Bupati Malang, HM Sanusi saat menjelaskan skema pendataan bansos
Bupati Malang, HM Sanusi saat menjelaskan skema pendataan bansos

MALANGTIMES - Problem pendistribusian Bansos (Bantuas Sosial) terhadap warga yang terdampak covid-19 kini, tak lagi jadi kendala bagi Pemkab Malang. Hal itu disampaikan Bupati Malang usai menghadiri pertemuan selama hampir 3 jam bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (8/5/2020).

Baca Juga : Pantau Media Sosial, Polresta Malang Kota Bubarkan Aksi Balap Liar

”(Yang perlu dievaluasi) di tataran pelaksanaan, karena ada keluhan dari bawah. Ketika penyampaian bantuan sosial itu ada yang keluputan, ada data yang tidak pas, dan ada yang terlambat,” keluh Bupati Malang, HM Sanusi saat ditemui usai menghadiri agenda rapat bersama anggota DPRD Jatim.

Guna mengantisipasi kendala tersebut, lanjut Sanusi, pihaknya bakal menginstruksikan Dinsos (Dinas Sosial) Kabupaten Malang agar membuat data yang lebih akurat. ”Data dari Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,Kabupaten Malang), ada 860 ribu KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten Malang. Untuk mempermudah melakukan pendataan terkait penyaluran bantuan, yang kita pilah hanya yang kaya saja. Jadi hanya dibalik,” kata Sanusi.

Menurut orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Malang ini, langkah pendataan penerimaan bantuan secara terbalik, yakni hanya mendata masyarakat yang kaya saja tersebut bertujuan untuk mempersingkat waktu. Artinya jika sudah didata siapa saja yang kaya, maka yang tidak terdata otomatis akan masuk list penerima bantuan.

”Karena itu (yang kaya) lebih sedikit, mungkin hanya 20 persen. Tapi kalau memilah 100 persen (seluruh jumlah penduduk Kabupaten Malang), sebulan tidak akan selesai,” jelas Bupati Malang.

Baca Juga : Di Kota Malang, Anak 9 Tahun Hingga Penerima PKH Tercatat Sebagai Penerima BST

Menurut Sanusi, indikator warga yang tidak layak mendapatkan bansos selama pandemi covid-19 ini, adalah mereka yang kaya atau yang memiliki penghasilan tetap. ”Indikatornya itu ya yang berkecukupan, punya mobil, masih ada penghasilan seperti misalnya PNS (Pegawai Negeri Sipil). Tapi kalau GTT (Guru Tidak Tetap), guri ngaji, guru TK, hingga guru PAUD dan lain sebagainya itu nanti semuanya akan kita kasih bantuan,” lugas Bupati Malang.

Berdasarkan hasil pendataan bersama Forkopimda, tercatat ada sekitar 520 ribu KK di Kabupaten Malang yang diproyeksikan bakal menerima bantuan sosial. ”Untuk proses pembagiannya akan dilakukam oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kepala Desa. Nanti akan dibagikan langsung ke masing-masing rumah,” jelas Bupati Malang.

Terkait anggarannya, lanjut Sanusi, Pemkab Malang menyiapkan dari dana APBD. Jika ditotal, jumlahnya mencapai Rp 104 miliar per bulannya. ”Saat ini sedang terus dikerjakan, targetnya pertengahan Mei (2020) sudah mulai disalurkan,” tutup salah satu kadee PDI Perjuangan ini.