MALANGTIMES - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang pantau bantuan yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Kantor Pos.

Baca Juga : Abah Anton Turut Berikan Bantuan, Wawali Kota Malang Gelorakan Semangat Gotong Royong

Di tengah pandemi Covid-19 nampaknya bantuan untuk masyarakat terus bergulir, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal itu karena biasanya tidak semua masyarakat yang dikategorikan miskin mendapat bantuan dari pemerintah daerah dikarenakan anggaran yang terbatas.

Oleh karena itu, negara hadir melalui pemerintah pusat yang mengambil data dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang belum ter-cover oleh pemerintah daerah.

Mulai pertengahan April 2020 lalu, sejumlah total 22.718 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan sosial tunai (BST) dan 20.094 diserahkan ke Kantor Pos untuk kemudian dibagikan. Sementara sisanya, langsung masuk ke tabungan masing-masing karena sudah mempunyai rekening tabungan Himpunan bank milik negara (Himbara).

"Total bantuan 22.718. yang lewat kantor pos 20.094. Itu semua Dari Kemensos langsung ke KPM," ucap Kepala Dinsos-P3AP2KB, Peny Indriani.

 "Kayaknya nanti ada kayak undangan, ada barcode 3, jadi bulan pertama digunting 1 barcode dan seterusnya selama 3 bulan," imbuhnya.

Sementara terkait penyaluran bantuan melalui Kantor Pos, Peny menjawab karena saat ini sedang ada wabah Covid-19, sehingga meminimalisir kerumunan massa. "Jadi kemungkinan Kemensos tidak ingin ada gerombolan massa ketika mendapat bantuan, dan dipilih Kantor Pos itu untuk yang membagikan," sebutnya.

Peny mengaku bahwa data KPM yang diberikan bantuan tersebut langsung diambil oleh Kemensos melalui data Dinsos-P3AP2KB. BST yang diberikan Kemensos sendiri sejumlah Rp. 600 ribu dan berjalan selama tiga bulan mulai April 2020.

Baca Juga : Cegah Pemudik Nekat, Polisi Perketat Pengawasan Mobil Barang

"Tapi tidak semuanya di penyandang kesejahteraan sosial (PKS) itu, kalau di PKS sudah ada bantuan lainnya juga. Dan data itu sudah diambil dari database," ungkapnya.

Dinsos-P3AP2KB sendiri saat ini hanya melakukan pemantauan terkait bantuan yang disalurkan oleh Kemensos. Tapi pihaknya mengaku tidak sendiri, karena melibatkan jajaran seperti Kepolisian dan juga TNI untuk keamanannya.

"Pengawasan agar tepat sasaran, ada nanti Babinsa dan Polisi itu juga, tidak mungkin kalau Dinsos saja, jadi minta kawal jajaran samping nanti," kata Peny.

Di sisi lain, Peny bersyukur Kemensos terus menyalurkan bantuan di samping pemerintah daerah yang berupaya membagi anggaran untuk dibagikan kepada keluarga yang memang membutuhkan bantuan.

"Alhamdulillah dibantu Kemensos, APBD kita ya dibuat cukup, walaupun tidak sebanyak Kementrian. Kalau dari kita lewat Dinsos, lewat pendidikan kan dipecah bisa. Ya Alhamdulillah, paling tidak ada beberapa sudah tercover, untuk 3 bulan ke depan," pungkasnya.