Ilustrasi wabah covid-19 (Foto : Istimewa)
Ilustrasi wabah covid-19 (Foto : Istimewa)

MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten Malang mengklaim jika berkas persyaratan pengajuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), sudah siap untuk dikirim. Bahkan tersiar kabar jika draf penerapan PSBB di Kabupaten Malang tersebut, sudah ditanda tangani oleh Bupati Malang, HM Sanusi.

Baca Juga : Update Covid-19 Kabupaten Malang, Jumlah Kasus 6 Positif dan 1 Meninggal

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo, saat ditemui awak media di sela agenda pemerintahan.

”Saya dengar draf pengajuan PSBB sudah ditanda tangani Bupati (Malang), tinggal dikirim. Dari sisi skoring kesehatan sudah selesai, koordinasi dengan Kota Batu juga sudah selesai,” kata Arbani saat ditemui awak media sebelum menghadiri agenda apel kesiapan Team Hunter Covid-19, Jumat (1/5/2020).

Pejabat pemerintahan yang juga tergabung dalam tim kecil pemantauan skoring dari sisi kesehatan tersebut, mengatakan jika koordinasi dengan beberapa Pemerintah Daerah termasuk Kota Batu itu dilakukan untuk menindaklanjuti pertemuan di kantor Bakorwil III Malang, Selasa (28/4/2020) lalu.

Menurutnya, dari hasil pertemuan ketiga kepala daerah yakni Bupati Malang, HM Sanusi, Wali Kota Malang, Sutiaji, dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko itu, menemui kata sepakat jika masing-masing kepala daerah bakal mengajukan PSBB.

”Tapi pengajuannya (PSBB) dilakukan sendiri-sendiri. Termasuk soal skoring juga dilakukan oleh tiap daerah masing-masing,” terang Arbani.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten akhirnya membentuk tim khusus untuk menghitung skoring. Salah satunya penilaian di sektor kesehatan. ”Secara kasar kita (Tim Skoring) sudah lakukan perhitungan, dan angkanya menunjukkan jika Kabupaten Malang sudah layak untuk menerapkan PSBB,” terang Arbani.

Dijelaskan Arbani, ada 4 indikator yang dijadikan tolok ukur skoring dalam sektor kesehatan. Indikator pertama adalah tentang jumlah kasus. ”Cara perhitungannya, jika terjadi pertambahan kasus menjadi 2 kali lipat dalam waktu 3 periode berturut-turut maka nilai 1. Kemudian nilainya akan menjadi 2 jika jumlah kasus lebih dari seper 100 ribu dari jumlah penduduk,” jelas Arbani.

Sebagai informasi, untuk indikator jumlah kasus tersebut, PDP (Pasien Dalam Pengawasan) yang sudah menjalani rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR) yang hasilnya menunjukkan positif covid-19. Juga masuk dalam hitungan indikator jumlah kasus.

Baca Juga : Mulai 1 Mei 2020, Iuran BPJS Kesehatan Resmi Turun

Untuk indikator kedua, lanjut Arbani, adalah indikator jumlah kematian. ”Apabila terjadi penambahan dalam waktu 3 periode berturut-turut, itu nilainya 1. Tapi kalau CFR (Case Fatality Rate) menunjukkan angka diatas 5 persen, maka nilainya 2,” ungkap Arbani.

Berapa jumlah skoring pada indikator jumlah kematian di Kabupaten Malang?, Arbani menjawab jika nilainya sudah layak mendapatkan penilaian 2. Sebab angka CFR-nya lebih dari 5 persen. ”Kita (Kabupaten Malang) CFR-nya adalah 11,11 persen,” saut Arbani.

Lanjut, untuk indikator ketiga adalah sektor penyebaran. Apabila terjadi transmisi penyebaran level 2 atau lebih, serta terdapat transmisi lintas wilayah desa. Maka dianggap layak menerapkan PSBB. ”Kita (Kabupaten Malang) sudah ada penyebaran lebih dari level 2 dan sudah lintas desa,” ungkap Arbani.

Indikator terakhir, adalah kaitan epidermis transmisi lokal, atau dapat diartikan dengan istilah penyebaran lokal. ”Angka skoring (kesehatan di Kabupaten Malang) antara 8 hingga 10,” ucap Arbani.

Terpisah, Bupati Malang HM Sanusi juga tidak memungkiri jika scoring di sektor kesehatan sudah menunjukkan penilaian hingga 10. Untuk itu pihaknya mengaku bakal segera mengajukan persyaratan PSBB ke pemerintah pusat.

”Kalau semua sudah setel baru kita ajukan (berkas pengajuan PSBB), kemungkinan minggu ini berkasnya bisa dikirim,” ujar Bupati Malang.