MALANGTIMES - DPRD Kota Malang tagih rencana Pemerintah Kota Malang untuk membangun jembatan tembus yang menghubungkan Dinoyo dan Dau. Karena sampai saat ini, titik kemacetan di area Dinoyo dan sekitarnya yang hendak menuju Kota Batu atau sebaliknya masih sangat parah.
Baca Juga : Ditarget Pertengahan Mei, Jembatan di Jalan Semeru Bakal Dibangun
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman menyampaikan, kemacetan di Kota Malang harus segera diatasi. Sehingga, berbagai perencanaan yang telah dibuat untuk mengurai kemacetan juga harus segera direalisasikan.
"Salah satunya ya jembatan tembus dari Jalan Diniyo ke Dau yang melalui Jl. Saxophone itu," katanya.
Berdasarkan informasi yang dia dapat, salah satu apartemen yang kini tengah dalam masa pembangunan, yaitu Apartemen Begawan sebelumnya telah berjanji akan membangun jembatan penghubung tersebut sebagai program CSR.
Hal itu juga menjadi salah satu bentuk tanggungjawab perusahaan yang akan membawa banyak penghuni baru, lengkap dengan kendaraannya. Sehingga, dia pun berharap pembangunan yang menanfaatkan anggaran swasta itu segera direalisaikan secepat mungkin.
Belum lama ini, menurutnya anggota Komisi C DPRR Kota Malang telah berkunjung langsung ke manajemen Apartemen Begawan. Salah satunya adalah mempertanyakan isu yang menyebut jika Apartemen Begawan sebelumnya telah menyanggupi membangun jembatan penghubung dari kawasan Dinoyo menuju Dau atau sebaliknya itu.
Dalam kesempatan itu, lanjutnya, disampaikan keinginan masyarakat agar ada jembatan penghubung antara jalan Tlogomas ke Jalan Saxophone (atau sebaliknya) sebagai kompensasi yang diberikan ke Pemerintah Kota Malang untuk mengurai kemacetan yang ditimbulkan karena adanya Apartemen Begawan.
"Waktu itu kami pertanyakan, apakah benar memang ada anggaran program CSR dari apartemen. Jika memang iya harus segera dibangun. Karena Apartemen Begawan juga sudah hampir rampung," imbuhnya.
Lebih jauh Politisi PKS itu menambahkan, dalam waktu dekat Komisi C DPRD Kota Malang akan melakukan hearing dengan manajemen Apartemen Begawan juga Perangkat Daerah (PD) terkait di Pemerintah Kota Malang. Sehingga akan ada kejelasan terkait rencana pembangunan jembatan atau jalan tembus yang menghubungkan dua daerah tersebut.
"Kalau nggak cepat, kami takut nanti jembatan malah nggak jadi dibangun," imbuh Fuad.
Dia menyebut, pembangunan jembatan atau infrastruktur lain dengan memangaatkan anggaran swasta melalui program CSR sangat mungkin dilakukan. Dia pun mendukung penuh asalkan memang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
"Kami ingin APBD lebih banyak ke pemberdayaan masyarakat bukan untuk infrastruktur. Infrastruktur kalau bisa CSR itu monggo akan lebih nagus. Kami ingin APBD dirasakan warga Kota Malang," pungkasnya.
