MALANGTIMES - Pandemi global Covid-19 telah menyebabkan perekonomian kembali berhadapan dengan krisis. Akibat dari adanya Covid-19, 1,5 juta pekerja di Indonesia dirumahkan dan di-PHK.

Baca Juga : Teten Masduki Beberkan Skema Perlindungan UMKM Akibat Tekanan Ekonomi Pandemi Covid-19

Menurut prediksi Guru Besar Universitas Brawijaya (UB) sekaligus Sekretaris Dewan Pertimbangan RI Prof Devanto Shasta Pratomo, dengan adanya pandemi Covid-19 yang semakin meluas ditambah dengan adanya kebijakan physical distancing, industri hanya akan mampu bertahan hingga Juni.

"Dan dalam hal ini industri tekstil paling rentan melakukan PHK," kata Devanto dalam forum Diskusi Daring IKA (Ikatan Alumni) UB belum lama ini.

Pemerintah sendiri saat ini punya cara menyelamatkan pengangguran melalui kartu pra kerja. Menurut Devanto, pemerintah sudah berada di posisi yang benar untuk menyelamatkan pengangguran dengan menerbitkan kartu pra kerja tersebut.

"Kartu Pra Kerja ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan bukan bonus bagi penganggur. Jadi sasaran kartu Pra Kerja ini harus tepat," kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan subsidi upah. 

"Jika kartu Pra Kerja diberikan untuk individu maka subsidi upah diberikan ke perusahaan,"  imbuhnya.

Sementara itu, Guru Besar FEB dan Stafsus Menkeu Prof Candra Fajri Ananda mengatakan, hal utama yang harus diperhatikan saat ini adalah bagaimana menangani permasalahan kesehatan di tengah keterbatasan pandemi Covid-19. 

Dia mengatakan bahwa sebagus apapun kebijakan ekonomi yang didesain, jika human capitalnya hilang maka hasilnya akan nol. 

Baca Juga : Dihantam Covid-19, Pelaku Pariwisata: Krisis 98 Nggak Ada Apa-Apanya

"Intinya bahwa pengelolaan kesehatan saat ini menjadi hal utama yang harus dijalankan pemerintah. Hal inilah yang membedakan antara krisis saat ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," terangnya. 

Merespon permasalahan yang terjadi, Prof. Candra menawarkan beberapa pilihan kebijakan yang bisa dijalankan pemerintah dalam jangka pendek dan setelah pandemi. 

Untuk jangka pendek, kebijakan berfokus pada bidang kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

Sedangkan untuk periode setelah pandemi adalah berfokus pada bagaimana penguatan agregat demand atau daya beli dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan. 

"Pandemi Covid-19 mengajarkan banyak hal, bahwa semua kebijakan bisa dilakukan dengan efisien bahkan dari rumah pun bisa menghasilkan Perpu," tandasnya.