MALANGTIMES - Penanganan pemerintah terhadap virus covid-19 dianggap tak serius oleh beberapa kalangan. Bahkan, negara-negara Barat menyampaikan, penanganan covid-19 di Indonesia sangat mengkhawatirkan.
Kritikan keras sempat datang dari lembaga think tank yang berbasis di Sydney, Australia, Lowy Institute, pertengahan Maret 2020 lalu. Lembaga itu mengkritik habis-habisan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam merespons pandemi virus covid-19. Respons awal Presiden Jokowi disebut sangat mencemaskan.
Baca Juga : Aksi Tak Terpuji Bule di Bali, Pandemi Covid-19 Malah Party
Di Indonesia sendiri, cukup banyak kritik dilontarkan kepada pemerintah terkait penanganan covid-19. Baik dari pola komunikasi para pejabat yang ditunjuk hingga pola kebijakan yang kerap menjadi kontroversi di tengah masyarakat.
Sebut saja satu contoh kecil dari pernyataan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani. Dia menyampaikan pola komunikasi oleh juru bicara presiden perlu dibenahi. Bagi Arsul, juru bicara tak hanya mampu mengimplementasikan program komunikasi publik dengan baik, tapi juga yang bisa membangun kesadaran dan kepercayaan publik.
Berbagai kritik dan masukan itu yang kemudian membuat Mahfud MD selaku menteri koordinator politik hukum dan keamanan (menkopolhukam) angkat bicara. Secara tegas dia menyebut bahwa anggapan pemerintah tak serius menghadapi covid-19 tidaklah benar.
"Sejak akhir Januari, pemerintah telah melakukan beberapa tindakan. Seperti pentupan penerbangan Jakarta-Beijing. Februari kami sudah umumkan pendirian rumah sakit khusus penyakit menular. Ini bisa dicek beritanya di media-media online," ungkapnya, Selasa (7/4/2020) malam.
Beberapa tindakan pemerintah itu tak terlalu bergaung dan tertutupi penemuan kasus pasien positif covid-19 serta terus naiknya kasus hingga saat ini. Selain itu, lanjut Mahfud, ada kesepakatan terkait berbagai tindakan sebelum ramainya kasus covid-19 dari pemerintah.
"Ada kesepakatan jangan buat masyarakat panik. Ini yang ditekankan Pak Presiden juga. Tapi, kami kerja keras dan sungguh-sungguh," ujarnya.
Namun, Mahfud tak menampik bahwa pemerintah memiliki keterbatasan. Tapi, keterbatasan itu bukan terkait persoalan anggaran seperti yang juga banyak dikritik.
Baca Juga : Aksi Tak Terpuji Bule di Bali, Pandemi Covid-19 Malah Party
Terkait kesulitan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis, misalnya, Mahfud menegaskan bukan karena pemerintah tak siap. "Tapi semua negara rebutan. Bahkan Amerika Serikat juga rebutan untuk membeli. Kalau tersedia, berapa pun harganya, pemerintah langsung beli," ucapnya.
Mahfud juga mencontohkan alat ventilator yang langka di pasaran dunia. Padahal, hampir 80 persen warga terinfeksi covid-19 meninggal karena tak adanya alat itu. Pun berbagai APD lainnya yang mengalami hal sama.
Berbagai kondisi itu pula yang membuat pemerintah, lanjut Mahfud, terus mengembuskan sisi-sisi positif di tengah wabah saat ini. Juga berbagai anjuran agar masyarakat tidak panik dan bersama-sama menyelesaikan persoalan pandemi covid-19 ini dengan baik dan tenang.
Mahfud juga menyampaikan ramainya wacana yang berkembang dalam penanganan covid-19 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yakni yang terbaca dari berbagai media sosial bahwa ada 'gap' dan setiap kebijakan tak sinkron serta akhirnya ditarik ke ranah politik praktis.
"Orang dibawa imajinasinya seakan-akan pusat dan daerah bertentangan. Pikirannya 2024. Nggak ada itu. Kita baik-baik saja dan semuanya berperan dalam penanganan covid-19," tandasnya.
