Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman  (kanan) saat meninjau kondisi perunahan terdampak banjir di Kelurahan Tunjungsekar. (Istimewa)
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman (kanan) saat meninjau kondisi perunahan terdampak banjir di Kelurahan Tunjungsekar. (Istimewa)

MALANGTIMES - Banjir masih menjadi momok di Kota Malang. Selama musim hujan, banjir telah menggenangi beberapa wilayah di Kota Pendidikan ini. 

Meski telah banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Malang untuk menanggulangi banjir dan genangan, DPRD Kota Malang masih menyebut upaya penanganan banjir belum serius.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman menyampaikan, dewan sangat mengapresiasi gerakan Pemkot Malang dalam menanggulangi bencana banjir dan genangan. Mulai dari Gerakan Angkat Sedimen Sampah (GASS), kerja bakti rutin, hingga pemanfaatan sumur injeksi.

"Tapi kami juga berharap agar pemerintah lebih kreatif lagi. Karena sejauh ini banjir masih saja sering terjadi," katanya.

Politisi PKS itu pun menyarankan agar Pemkot Malang menyerahkan rencana induk sistem drainase Kota Malang. Peta rencana itu dia harapkan bisa dipublikasikan ke masing-masing wilayah. Sehingga, masyarakat juga mengetahui titik mana saja yang kondisinya perlu diperbaiki dan tak bekerja maksimal.

Dengan begitu, lanjut Fuad, masyarakat akan bergerak untuk turut membenahi drainase yang tak berfungsi dengan baik. Di antaranya adalah dengan turut membersihkan drainase yang terlalu sempit dan dipenuhi sampah. Upaya kerja sama antara dinas terkait dengan masyarakat itu pun ia yakini mampu memininalisasi terjadinya banjir dan genangan.

"Karena pangkal permasalahan selama ini selalu ada pada sistem drainase. Beberapa kali saya turun ke lapangan, banyak saya temukan drainase tak berfungsi dan ada yang terlalu sempit," ungkap Fuad.

Selain itu, masih ada bangunan yang melanggar dengan berdiri di atas drainase. Fuad meminta agar pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap bangunan yang tak memenuhi syarat tersebut. Pasalnya, mendirikan bangunan di atas drainase sangat menyalahi aturan yang ada.

"Itu yang berdiri di atas drainase harus dibongkar juga dong. Kami siap mendukung penuh. Masyarakat yang salahi aturan tetap harus ditindak," tegas Fuad.

Lebih jauh Fuad pun menceritakan kondisi kawasan yang baru saja dilanda banjir belum lama ini di Kelurahan Tunjungsekar. Dalam inspeksi  ke lokasi, dia menemukan adanya drainase yang tak berfungsi sebagaimana mestinya lantaran banyak saluran drainase yang mampet dan terlalu sempit. Sehingga saat hujan datang, drainase tak dapat menampung air dengan baik.

"Saya juga temukan di atas drainase itu ditanami tiang listrik. Kan itu juga menganggu saluran air, ini juga harus diperhatikan," tambahnya.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Fuad pun kembali meminta Pemkot Malang untuk mengeluarkan formulasi baru dalam menangani banjir. Selain itu, pemkot harus tegas menegakkan peraturan daerah (perda) yang berlaku sehingga penanganan dan penanggulangan banjir jauh lebih efektif.

"Butuh kerja sama menyelesaikan banjir dan memperbaiki saluran. Masyarakat agar dilibatkan. Ketika ada yang meminta bantuan truk atau lain sebagainya saat akan bersih-bersih, itu harus direspons," tegas Fuad.

Dia juga menyarankan agar Pemkot Malang segera turun memberi bantuan kepada korban banjir sert membantu memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir. Kemudian membenahi drainase yang tak berfungsi sempirna seperti di kawasan Jalan Jepiting, Perum Little Kyoto, saluran drainase di samping sekolah Mutiara Iman di Jalan Kakap.

"Kemudian juga Jalan Gurami Atas, perbatasan Blimbing dan Tunjungsekar, wilayah RW 3 Purwodadi, dan beberapa wilayah lain di Kecamatan Blimbing," pungkas Fuad.