Foto bersama narasumber dan peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan fasilitasi paguyuban penghayat kepercayaan dan seniman serta budayawan oleh Disbudpar Kota Malang di Daerah Istinewa Yogyakarta (Istimewa)
Foto bersama narasumber dan peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan fasilitasi paguyuban penghayat kepercayaan dan seniman serta budayawan oleh Disbudpar Kota Malang di Daerah Istinewa Yogyakarta (Istimewa)

MALANGTIMES - Gandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang sosialisasikan aturan dan hukum yang berlaku dalam bidang kebudayaan, terutama bagi penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas bagi penghayat kepercayaan serta seniman dan budayawan.

Kabid Kebudayaan Disbudpar Kota Malang, Achmad Supriadi menyampaikan, sosialisasi dan sharing bersama berkaitan dengan aturan hukum itu disampaikan dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan fasilitasi paguyuban penghayat kepercayaan dan seniman serta budayawan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 26 hingga 28 Desember 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pengetahuan berkaitan dengan aturan hukum dalam kebudayaan itu sendiri disampaikan pada kegiatan hari ke dua yang berlangsung di Kantor Dinas Kebudayaan DIY. Narasumber yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kasi Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang KN Kusuma SH.

Penyampaian materi oleh Ketua Paguyuban Sumarah DIY, Kuswijoyo Mulyo (Istimewa)

Selanjutnya Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Malang Dian Purnama, serta Staff Intelejen Kejaksaan Negeri Malang Kusumandoko. Narasumber berikutnya adalah Kepala Bakesbangpol Kota Malang Zulkifli Amrizal.

Saat dihubungi MalangTIMES, Kasi Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Malang KN Kusuma SH menjelaskan, saat ini masih ada Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta seniman dan budayawan yang belum memahami betul aturan dan landasan hukum yang berlaku.

Padahal, aturan tersebut menurutnya amat penting untuk diketahui. Sehingga, secara keseluruhan hak dan kewajiban mereka dapat diketahui. Baik hak sebagai warga negeri sipil hingga sederet hak seperti advokasi yang bisa didapatkam ketika terjadi perselisihan.

"Saya sampaikan materi berkaitan dengan budaya dalam kesempatan tersebut," katanya pada MalangTIMES.

Dia menjelaskan, ada beberapa ketentuan dan pasal hukum yang berkaitan dengan budaya dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Diantaranya yang paling mendasar adalah UU nomor 5 2007 tentang pemajuan kebudayaan, Permendikbud Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Permendikbud Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlindungan Tradisi, dan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Kami jelaskan dan sosialisasikan. Karena ada beberapa teman budayawan dan penghayat yang belum paham aturan itu," tambah Kusuma.

Beberapa pemahaman dasar yang coba disampaikan dalam kesempatan tersebut menurutnya seperti pedoman pembinaan penghayat. Dimana dalam aturan selama ini telah memiliki perlindungan untuk penguatan aturan hukum. Kemudian adanya advokasi bagi mereka saat ada permasalahan antar kepercayaan, atau akan mendapat semacam perlindungan dan mekanisme menyelesaikannya.

"Kemudian ada perlindungan tradisi seperti tradisi tarian-tarian dan bagaimana melindungi hak intelektualnya agar tak diminta negara lain. Kami beri pendampingan begitu," urai dia.

Sementara berkaitan dengan adanya beberapa paguyuan pengahayat yang merasa diawasi oleh Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem), dia menegaskan jika tujuan utamanya adalah mendampingi, bukan melakukan pengawasan.

"Jadi ada salah persepsi memang. Pakem tak mengawasi penghayat, karena penghayat telah tercatat resmi. Namun yang diawasi adalah aliran yang menyimpang. Jadi kami harapkan penghayat tak lagi merasa selalu diawasi oleh kami," terangnya lagi.

Sementara berkaitan dengan upaya pendampingan yang telah dilakukan Disbudpar Kota Malang, Kusuma menilai jika langkah yang diambil selama ini sangat baik dan positif. Karena Disbudpar telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, utamanya penghayat serta seniman dan budayawan.

Suasana fasilitasi yang guyub dan penuh tanya jawab (istimewa)

Dalam program selanjutnya, menurutnya Disbudpar Kota Malang dan Kejari Malang berencana untuk berkolaborasi lebih intens. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi secara lebih berkala dengan mendatangi kelompok seniman dan budayawan serta Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Langkah awal yang dilakukan Disbuspar Kota Malang saya rasa sudah sangat baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut merupakan rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas dan fasilitasi paguyuban penghayat kepercayaan dan seniman serta budayawan oleh Disbudpar Kota Malang. Kegiatan berlangsung pada 26 Desember hingga 28 Desember 2019, dengan melibatkan 15 perwakilan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beberapa perwakilan seniman dan budayawan.