Foto Dokumentasi Malangtimes
Foto Dokumentasi Malangtimes

MALANGTIMES - Pertanyaan atas penggunaan anggaran dan kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang, yang berbeda antara isian di APBD 2019 dengan di SIRUP LKPP (sistem informasi rencana umum pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), terus menggema di masyarakat.

Tak terkecuali pantauan LSM Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang yang selama ini aktif melakukan pemantauan terhadap Pemerintah kabupaten (Pemkab) Malang.

Bupati LiRa HM Zuhdy Achmadi atau akrab disapa Didik, menyampaikan, wajar bila masyarakat mempertanyakan adanya informasi yang dianggap janggal terkait anggaran pemerintah di Disparbud Kabupaten Malang. 

Pasalnya, bukti fisik informasi yang dimasukkan di SIRUP LKPP untuk belanja langsung hanya sebesar Rp 7.882.690.400 dari total di APBD senilai Rp 25.838.318.800.

"Ada selisih besar yang tak diumumkan, ini kemana anggarannya? Kok di SIRUP belanja Disparbud sangat sedikit. Padahal, masyarakat tahu begitu banyak kegiatan di bawah leading sektornya. Maka menjadi hak masyarakat juga untuk bertanya terkait ini," ucap Didik kepada MalangTimes, Rabu (27/11/2019).

Walau tetap mengusung asas praduga tak bersalah, tapi bukti fisik belanja yang diumumkan ke publik itu menimbulkan pertanyaan besar.

Ada beberapa skenario, lanjut Didik, yang sebenarnya juga tak bisa dijadikan alibi oleh Disparbud Kabupaten Malang, terkait adanya selisih jumlah anggaran di dua dokumen itu.

Pertama, ada belanja yang sengaja tak dimasukkan dalam SIRUP karena tak mampu menyerap anggaran  

"Maka, ada yang salah dari awal perencanaan mereka. Apalagi setiap kali selalu menyampaikan kendala terkait kurangnya dana. Tapi ada dana kok enggak dibelanjakan," urainya.

Kedua, bila ada perubahan anggaran dan kegiatan pun seharusnya ada input perubahan di SIRUP LKPP. 

Karena data belanja sudah wajib dimasukkan dan diumumkan ke publik lewat sistem itu sejak APBD disahkan dan diundangkan.

"Jadi antara belanja di APBD dan SIRUP harus sama. Bila ada perubahan pun tak mungkin selisih belanjanya begitu besar dan banyak kegiatan yang berbeda antara satu dan lainnya," tambah Didik.

Hal inilah yang membuat masyarakat bertanya-tanya apalagi Disparbud Kabupaten Malang terkesan enggan terbuka menjelaskan persoalan tersebut.

MalangTIMES pun tak bosan melakukan konfirmasi terkait hal itu. Baik kepada Kepala Disparbud Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara yang juga tercantum dalam SIRUP LKPP sebagai PA/PKA maupun kepada Ainur Rofiq Mansyur Sekretaris dinas. Baik melalui telepon sampai pesan singkat whatsapp WA di beberapa nomor yang dimiliki kedua pejabat terasnya di Disparbud Kabupaten Malang ini. 

Dimana wartawan meminta konfirmasi terkait kebenaran data belanja langsung di tahun 2019 di SIRUP LKPP yang berbeda dengan yang ada di APBD. 

Tapi dua hari melakukan upaya konfirmasi masih belum ada respons dan jawaban, baik atas pesan WA yang hanya dibaca maupun via telepon yang terhubung tapi tak diangkatnya.

"Ini yang membuat masyarakat semakin curiga. Harusnya mereka yang proaktif menjelaskan terkait hal itu. Kalau malah sembunyi, masyarakat akan semakin curiga dan patut diduga ada yang tak beres. Jangan-jangan..kan gitu," ujar Didik yang juga menegaskan, pihak Inspektorat harus segera turun dan memanggil pihak terkait sebelum aparat kejaksaan yang turun.

"Pihak Inspektorat harus turun, jangan dibiarkan saja masyarakat bertanya-tanya. Enggak mungkin pemerintah tak tahu terkait ini. Kita yang masyarakat jelata saja tahu dan peduli atas hal ini," tegasnya.

Disinggung terkait sanksi bagi PA/PKA yang tak patuh pada regulasi dalam pengadaan barang dan jasa seperti dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, yang hanya berupa sanksi administrasi. 

Didik tegas menyampaikan seperti beberapa pandangan elemen lainnya, bahwa pejabat itu bisa dijerat juga dengan pidana.

"Bisa itu ditarik pidana korupsi, walau hanya kecerobohan kan bisa masuk itu. Korupsi kan tak hanya menguntungkan diri sendiri saja. Ini kan anggaran pemerintah. Tapi, tentunya akan baik bila Inspektorat turun dulu sebelum aparat penegak hukum. Kasus ini juga kan istilahnya masih 50:50 terkait kenapa di SIRUP dan APBD begitu fantastis perbedaan kegiatan dan anggarannya," ucapnya.

LiRa Malang juga mencermati beberapa hal lain terkait adanya berbagai pertanyaan dalam masyarakat terkait berbagai event yang digelar oleh Disparbud Kabupaten Malang selama ini. 

Pertanyaan yang sebenarnya juga berkelindan dalam laman SIRUP LKPP yang tak tercantum sama sekali adanya agenda dan anggaran Disparbud selama ini. 

Misalnya di acara Kirab Budaya Malang Beach Festival, Anugerah Pariwisata, berbagai Pembinaan sadar wisata, serta lainnya.

Pertanyaan itu adalah terkait pelaksana kegiatan atau even organizer dari setiap gelaran di bawah leading sektor Disparbud Kabupaten Malang yang mengarah pada satu pihak saja.

"Banyak orang tahu kok siapa EO yang selalu itu-itu saja yang tangani berbagai kegiatannya Disparbud. Apa di Malang Raya tak ada EO lain ya? Jangan-jangan ada sesuatu juga ini disetiap kegiatan itu yang tak dimasukan juga di SIRUP LKPP ini," ujar Didik yang menduga-duga adanya monopoli dalam banyaknya kegiatan oleh salah satu pihak itu.

Bahkan, secara tegas Didik juga menyampaikan, kalau masyarakat curiga menjadi maklum.

"Ini patut diduga ada permainan dengan hal itu. Karena itu kita minta Inspektorat turun dan memeriksanya dulu demi kebaikan Pemkab Malang sendiri," pungkasnya.

Terpisah, terkait masih banyaknya pemerintah yang tak disiplin dan taat regulasi dalam pengadaan barang dan jasa juga diamini oleh pihak LKPP sendiri. 

Dimana mereka merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Setya Budi, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP terkait fakta yang diungkap ICW. 

"Saya melihat data tadi prihatin, karena di tengah keterbukaan ini tetapi masih ada yang tidak melaporkan. Padahal ini wajib (dilaporkan di SIRUP) bukan sunnah. Mengapa enggak diumumkan ke publik," ucapnya seperti dikutip beberapa media nasional.