Krisis Air di Musim Hujan Kota Malang (9)

Dewan Nilai Dirut PDAM Tak Penuhi Kompetensi, Usul Konkret Dicopot

Feb 28, 2020 19:44
Foto kolase Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika dan Direktur Utama (Dirut) Perumda Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas
Foto kolase Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika dan Direktur Utama (Dirut) Perumda Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas

MALANGTIMES - Seiring dilakukannya pembenahan akibat kebocoran pipa milik PDAM atau Perumda Tugu Tirta Kota Malang, puluhan ribu warga terdampak masih terus mengeluh. 

Pasalnya, proses pengerjaan pipa pengganti akan berlangsung kurang lebih hingga 50 hari ke depan.

Baca Juga : Pipa Terus Bocor, Wali Kota Malang Sutiaji Beri Komentar Ini

Artinya, warga terdampak masih belum bisa menikmati fasilitas pasokan air bersih dengan normal. 

Dari 30 ribu yang terdampak, bahkan masih tersisa sekitar 2.500 warga yang belum terfasilitasi air bersih sama sekali.

Kinerja Direktur Utama (Dirut) Perumda Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas menjadi sorotan publik. 

Lantaran, dinilai tidak becus dalam menyelesaikan persoalan krisis air. Warga pun banyak yang melontarkan cacian, seakan jabatan direktur kurang layak disematkan.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyatakan krisis air tak berkesudahan harusnya menjadikan Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang bisa mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah dan tidak terus berlarut. 

Karena persoalan ini telah banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

"Dengan kejadian ini silahkan Dirut PDAM bisa menunjukkan kemampuannya lah dalam hal ini, bahwa memang layak dan pantas menjadi dirut, ya selesaikan masalah ini secara tuntas," ujarnya saat dihubungi MalangTIMES, Selasa (11/2).

Terlebih persoalan kebutuhan air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, menurutnya, harus lebih profesional dalam mengatasi permasalahan dengan transparan. Sehingga, anggapan main-main bisa terhindarkan.

"Persoalan air bersih kan memang sangat dibutuhkan masyarakat, jadi jangan main-main di sini. Kerjakan dengan profesional, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Terbuka kepada masyarakat, apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, sehingga tidak terkesan PDAM tidak melakukan apa-apa," jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya menilai harusnya sistem pelayanan kebutuhan air kepada masyarakat bisa dilakukan dengan maksimal. 

Melihat, keuangan yang dimiliki Perumda Tugu Tirta Kota Malang yang dinilai cukup sehat. Karenanya, pelayanan kepada warga harus diutamakan.

"Yang kita tekankan dari segi pelayanan, kalau ada kerusakan pelayanannya bagaimana. Jadi lakukan saja, biaya itu nomor dua. PDAM termasuk keuangannya sangat sehat, saya yakin mampulah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang penting mau dulu, inisiatif direksi dan direkturnya untuk bersama-sama bahu membahu dan solid menyelesaikannya," tegasnya.

Sementara, jika menelisik pada proses seleksi pengangkatan jabatan Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang, memang berbeda dengan daerah lainnya. 

Karena tidak mencantumkan persyaratan kepemilikan sertifikat manajemen air. Padahal, sertifikat itu adalah acuan penting, untuk mendukung kompetensi jabatan yang akan diampu.

Sekertaris Fraksi Damai (Demokrat – PAN – Perindo) DPRD Kota Malang Lookh Mahfudz menanggapi, memang jabatan Dirut semestinya sesuai dengan kompetensi yang ada. Apalagi, persoalan teknis yang seharusnya dimengerti oleh pimpinannya.

Baca Juga : Pakar Teknik Pengairan UB Nilai Keruwetan Layanan Air Bersih Disebabkan Buruknya SDM PDAM Kota Malang

"Semestinya memang satu jabatan harus didukung oleh kompetensi, apalagi itu teknik. Didukung dengan kompetensi yang sesuai kerjaan itu, jadi kalau tidak di dukung itu kan ya terkesan kurang," ungkapnya.

Ditanya perihal keluhan masyarakat yang meminta jabatan Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang harus mundur karena dianggap tidak kompeten dalam menjalankan kinerjanya, ia menyebut hal itu harus ditunjukkan dengan tanggung jawab kepemimpinan.

"Saya rasa harus ditunjukkan tanggung jawab sebagai pimpinan, artinya bahwa dia mampu menangani soal ini," tambahnya.

Pihaknya juga meminta, Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang bisa introspeksi diri. 

Karena, sejauh ini dengan keluhan-keluhan yang terus dituangkan masyarakat, penanganan dalam menyelesaikan persoalan krisis air masih dianggap jauh dari maksimal.

"Mestinya introspeksi diri, ini masih kurang sangat (upaya penanganan) publikasi saja masih kurang. Yang jelas penangan penggantian pipa masih proses itu sudah dipahami masyarakat. Tapi, terminal air itu juga harus merata, paling tidak penjadwalan perihal pengisian air itu terpublikasi, sehingga masyarakat tahu. Ini kan nggak dilaksanakan," terangnya.

Terkait proses penggantian pipa yang ditargetkan hingga 50 hari ke depan, pihaknya akan mengawasi dengan maksimal. 

Apabila dari waktu yang ditargetkan, Perumda Tugu Tirta Kota Malang tak juga terselesaikan, maka ia meminta Wali Kota Malang bertindak tegas. Kalau memang diperlukan, dilakukan pencopotan jabatan.

"Wali Kota Malang harus bertindak, sesuai dengan kapasitasnya. Peneguran secara profesional, karena ini pelayanan publik. Lha kalau tidak bisa mangatasi ini, kan harus dimaksimalkan. Harus ada target, lha kalau nggak mampu, ya copot (jabatan Dirut Perumda Tugu Tirta)," pungkas pria yang juga bagian dari anggota Komisi B DPRD Kota Malang itu.

Lebih lanjut, berkaitan dengan penanganan proses penggantian pipa baru DPRD Kota Malang juga tak mau serta merta terima beres. 

Ketua Fraksi PKS, Trio Agus Purwono menyampaikan akan ikut memastikan kualitas pipa.

Apakah memang sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, atau tidak. Sehingga, kejadian pecahnya pipa tidak akan lagi terulang.

"Tentu itu menjadi perhatian. Kami akan pantau saat proses pengerjaan untuk memastikan pipa sesuai spesifikasi. Kami juga akan turun langsung ke lokasi pemasangan," jelasnya.

Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru