MALANGTIMES - Perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk masyarakat agar tidak terjerat rentenir semakin diseriusi. Rencananya, pertengahan Desember ini, program "Berantas Bank Titil" bakal di-launching.
Program tersebut seiring dengan disahkannya Perseroan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera Kota Malang beberapa waktu lalu. Melalui program itu, Pemkot Malang berkomitmen untuk melibas peredaran rentenir atau bank titil di wilayah Kota Malang yang dinilai cukup meresahkan warga, terlebih mereka yang membutuhkan modal usaha.
Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19
Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, saat ini masih banyak masyarakat, terutama kalangan ekonomi bawah, yang terlibat utang di rentenir dengan dibebani bunga tinggi. Karena itu, secara perlahan melalui program "Berantas Bank Titil", kebiasaan berutang ke bank titil akan diubah.
"Jadi, bagaimana untuk rentenir itu biar pelan-pelan akhirnya nol. Nanti kami kerja sama dengan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Malang, yang itu istilahnya bukan bunga, tapi margin akan diambil alih Baznas," ujar Sutiaji.
Artinya, melalui Perseroan BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang itu, masyarakat yang menghendaki peminjaman modal seperti pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tidak akan dibebani bunga sepeser pun. Pembebanan margin yang diambil Baznas Kota Malang itu sebesar enam persen sesuai dengan range bunga syariah.
"Yang meng-cover dari Baznas. Tapi, misalnya saat ini ada masyarakat yang terjerat rentenir meminjam modal, yang diutamakan adalah pemilik modal rendah antara Rp 1-5 juta. Di rentenir 1 Rp 1 juta. Kami kasih Rp 2 juta. Sebagian untuk melunasi utang, sebagian lagi untuk modal dia. Karena itu untuk mengangkat UMKM supaya dia kerja tidak terjerat rentenir," imbuh Sutiaji.
Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya
Dalam satu tahun ke depan, pemkot mengklaim akan mampu menggelontorkan dana senilai Rp 2 miliar untuk dipinjamlan kepada masayarakat Kota Malang. Namun, dengan pinjaman modal awal setiap orang tidak lebih dari Rp 5 juta.
"Nanti itu setahun berjalan. Nanti itu dibagi Rp 5 juta saja dikalikan sentuhannya berapa orang. Yang pasti harapan kami, semakin banyak dana yang dikucurkan, maka akan membawa pertumbuhan ekonomi kita semakin kuat," tandas wali kota.
