Dewan Sidak Mal Ramayana Alun-Alun, Masa Kontrak Belum Jelas

MALANGTIMES - Kelanjutan Mal Ramayana di kawasan Alun-Alun Kota Malang belum ada kejelasan. Pasalnya, kontrak mal yang menjadi salah satu aset Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tersebut akan berakhir 15 November 2019.
 


Itu artinya, hanya tersisa sembilan hari ke depan bagi Pemkot Malang untuk segera memberikan keputusan terkait perpanjangan kontrak atau memutus kontrak keberadaan mal yang rencananya akan dijadikan pusat mal UMKM (usaha mikro kecil menengah) Kota Malang itu.

Komisi B DPRD Kota Malang pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Mal Ramayana siang ini (Rabu, 6/11). Mereka menemui pengelola Ramayana yang berada di lokasi. Hasilnya, ditemui belum ada kejelasan masa perpanjangan kontrak.

Sekretaris Komisi B Arief Wahyudi mengatakan, Pemkot Malang harus segera mengambil sikap atas masa kontrak dengan PT Sadean Mitra Jaya yang juga ditempati pihak Mal Ramayana tersebut. Sebab, tenggang waktu yang tersisa dikhawatirkan jika tidak terurus akan merugikan semua pihak.

 


"Gonjang-ganjing masa kontrak yang tidak jelas ini kan bisa menurunkan transaksi jual beli di mal ni. Pemerintah harus segera membuat kepastian. Kalau dilanjut ya dilanjut, kalau diputus segera diputus," ujar dia.

Ketika mal tersebut akan dilanjutkan masa kontraknya, DPRD juga tidak mempermasalahkan. Namun, jika memang akan diputus masa kontrak bulan ini, Arief menyatakan jangan sampai Mal Ramayana  mangkrak tanpa ada aktivitas apapun.

"Intinya biar pengelola dan pemkot kan sama-sama tahu kelanjutan Ramayana Alun-Alun Mal ini seperti apa. Dilanjutkan tidak masalah. Tapi kalau toh diputus tiba-tiba, jangan ini menjadi mangkrak. Pemerintah juga harus mempersiapkan diri. Jangan sampai ada kekosongan mal ini," ucap Arief.

Ketidakjelasan masa kontrak tersebut bukan tidak mungkin merugikan kedua belah pihak. Sebab, jika pada masa habis kontrak tetap belum ada putusan, maka akan terjadi kekosongan hukum. Hal itu menjadikan Pemkot Malang tidak ada pemasukan biaya.

"Ini jelas akan menyebabkan kerugian. Yang mestinya uang masuk ke pemerintah jadi nggak ada karena kejelasan hukumnya kosong. Kalau sudah seperti ini, pemeriksa dan kejaksaan akan turun ambil tindakan," tandas Arief.

Sementara itu, Store Operational Mal Ramayana Malang Bambang Triyono mengungkapkan pihaknya belum tahu sikap apa yang akan diambil terkait masa kontrak yang akan berakhir 15 November 2019 mendatang itu. Pasalnya, hal itu berurusan dengan pimpinan pusatnya.

"Kami nggak bisa mutusin. Planning-nya memang kami otomatis nyari tempat lain. Tapi dari pusat hingga saat ini belum ada informasi terkait masa kontrak. Sementara ini pusat masih melakukan survei lokasi di Kota Malang untuk tempat baru," ungkapnya.

Top