Tirtasani royal resort malang
Tirtasani royal resort malang
Kolabsnya Perusahaan Besar di Malang  9

MALANGTIMES - Perusahaan pengelola Mall Dinoyo City, PT Citra Gading Asritama (CGA) saat ini dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara.

Status perusahaan ini berlaku setelah ada putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri kelas 1A Surabaya dalam perkara PKPU Nomor 40/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga Surabaya tanggal 23 September 2019.

Dalam masa PKPU tersebut, pasal 240 UU PKPU tahun 2004 menyebutkan debitur kehilangan haknya atas pengelolaan aset pada saat PKPU. Sementara, keputusan apapun terkait pengelolaan aset  harus sepengetahuan pengurus PKPU.

Namun, faktanya meskipun dalam kondisi PKPU sementara, Dirut  PT CGA versi Rizky Ardiansyah terbukti  belum tunduk pada aturan yang ada.

Sesuai aturan PT CGA dilarang melakukan penjualan aset. Namun, faktanya divisi property milik PT CGA, yakni Perumahan Tritasani Royal Resort masih melakukan penjualan unit rumah.

Hal itu terbukti ketika MalangTIMES mencoba melakukan penelusuran dengan menghubungi langsung salah satu marketing Perumahan Tirtasani dengan mencoba melakukan transaksi pembelian rumah.

Tawaran MalangTIMES untuk membeli unit rumah tersebut  disambut secara antusias pihak marketing dengan menawarkan sejumlah unit rumah yang belum terjual.

Saat itu, pihak marketing tidak menjelaskan sama sekali kondisi detail PT CGA sebagai perusahaan pengembang  perumahan yang berada dalam masa PKPU. Pihaknya hanya menjelaskan seputar detail harga, tipe rumah dan mekanisme pembayaran.

Berikut cuplikan dialog wartawan MalangTIMES dengan marketing Perum Tirtasani Royal Resort :

MalangTIMES : Apa di Perum Tirtasani masih ada rumah yang dijual?

Marketing       : Mau cari kisaran harga berapa saya carikan pak. Di sana mulai harga Rp 485 juta, tipe 40 luas tanah 72

Marketing       : Bapak nyari rumah atau tanah ini? Di sini kami juga ada promo 12 unit pertama, ada special price. Promo kami sampai bulan Oktober ini.

MalangTIMES  : Cara pembayarannya gimana?

Marketing       : Cara pembayarannya  in house, tunai bertahap 12 bulan, atau KPR  syaratnya hanya KTP saja.

MalangTIMES : Mas, bulan ini ada unit yang ready ? Dan bisa langsung transaksi?

Marekting       : Kita inden semuanya Pak. Jadi, karena kita free desain sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan, tapi kita ada gambar standartnya.

MalangTIMES : Minim DP berapa?

Marketing       : DP bisa menyesuaikan nanti bisa dibantu

Seolah tak tahu kondisi perusahaan saat ini salah satu marketing tersebut terus menjelaskan secara detail kepada MalangTIMES tentang unit-unit rumah yang dipasarkan saat ini.

Bahkan, ia mengirim beberapa foto rumah dan brosusr lengkap dengan rincian harga. Hal ini menjadi bukti bahwa pengelola Perum Tirtasani tetap melayani penjualan rumah meskipun dalam aturan sebenarnya dilarang.

Mengenai hal itu, Pengurus PKPU, Nasrullah menjelaskan jika dalam masa tersebut pihak perusahaan dilarang melakukan pengelolaan dan pengalihan aset sendiri tanpa persetujuan pengurus.

Sesuai aturan, pengelolaan harus dilakukan bersama dengan pengurus.

"Sebuah perusahaan jika dinyatakan PKPU, maka pengelolaannya harus bersama-sama direksidan bersama pengurus. Terutama dalam pengelolaan aset. Direksi tak bisa lagi baik melakukan pengalihan aset, pengambilan uang sendiri, harus disetujui pengurus," jelas Nasrullah, Pengurus PKPU.

Jika perusahaan tetap saja ada pihak internal yang melakukan pejualan maupun pengalihan aset dalam masa PKPU maka hal tersebut bisa berujung pidana terhadap direksi perusahaan.

"Nggak boleh (penjualan atau pengalihan aset), karena PKPU apa isinya? itu kan penundaan kewajiban pembayaran utang, kalau hutang ditunda, maka penjualan itu juga harus di-hold dulu. Tapi kalau dia menjual dulu sebelum ada proposal perencanaan perdamaian, asetnya hilang siapa yang bertanggung jawab?," jelas Nasrullah

Ditegaskan, penjualan atau pengaliha asset tak sesuai ketentuan dampak hukumnya jelas pidana.

"Kalau dia menjual sendiri segala macamnya sendiri, itu mempercepat pailit. Dan sesuai pasal 255, pengurus bisa langsung meminta kepada hakim melakukan kepailitan tanpa memeriksa lagi proposal, karena tidak beritikad baik dari debitur atau direksi," terangnya.

Sementara itu, Corporate Lawyer PT CGA, Dr. Solehuddin SH, ketika coba dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh MalangTIMES pada Sabtu (27/10/2019) pukul 16.10 WIB masih belum memberikan jawaban. Padahal, terdengar suara telepon telah tersambung.

Begitu MalangTIMES mengkonfirmasinya melalui Whatsapp sekitar pukul 16.48 WIB, selang beberapa menit, pihak Corporate Lawyer PT CGA memberikan jawaban singkat, "Kita ketemu saja besok," balasnya melalui pesan Whatsapp.