Mall Dinoyo City (Dok. MalangTIMES)
Mall Dinoyo City (Dok. MalangTIMES)
Kolapsnya Perusahaan Besar di Malang  3

MALANGTIMES - Nasib PT Citra Gading Asritama (CGA) sebagai pengelola Mall Dinoyo City dan Perum Tirtasani hingga berada di ambang pailit dipicu berbagai faktor. 

Selain konflik internal dualisme direksi perusahaan, persoalan juga muncul bermula dari ambruknya salah satu bidang usaha PT CGA yakni divisi kontraktor. 

Dalam perjalanannya, divisi kontraktor mengalami persoalan serius khususnya terkait permasalahan hukum sebagai akibat dari proyek yang dikerjakan. 

Akibatnya, pada 2018, kontrak proyek dengan pemerintah yang dulunya hampir ada di berbagai daerah di Indonesia terpaksa diputus. 

Imbasnya, muncul hutang yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah kepada kreditur. 

Adanya friksi di tataran direksi membuat hutang kepada kreditur semakin tak terurus dengan baik. 

Sementara, kreditur yang terus melakukan penagihan terhadap manajemen PT CGA juga tak kunjung memperoleh kejelasan. 

Bahkan, para kreditur merasa dipermainkan karena setiap kali menagih hutang, yang diperoleh hanyalah janji-janji tak pasti dari PT CGA.

"Klien saya sudah mulai menagih ke PT CGA sejak 2015, tapi terus dijanjikan saja. Bolak-balik ke sana juga nggak ditemui. Padahal rumah mereka jauh. Dari Kalimantan harus ke Jawa. Untuk menagih saja perlu effort yang keras. Kalau memang ada itikad baik dari dulu pasti sudah dikembalikan. Tapi ini malah ribut sendiri di internal," ungkap Wiwied Tuhu Prasetyanto, Kuasa Hukum Kreditur, Jumat (25/10/2019).

Karena terus merasa dipermainkan oleh PT CGA dengan dilempar ke sana kemari sejak tahun 2015 hingga saat ini, akhirnya beberapa kreditur seperti PT Fatma Lestari Abadi, CV Azka Pelangi Bersaudara kemudian mengajukan  gugatan ke pengadilan. 

Pengadilan kemudian menerima gugatan dari pemohon dan menetapkan pada 23 September 2019 PT CGA dalam posisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

"Puncaknya tahun ini, akhirnya mengajukan penagihan pakai mekanisme permohonan PKPU itu. Pada waktu mengajukan PKPU ya termohonnya PT CGA," ujarnya.

Kemudian, di tengah persidangan, muncul dua pihak yang sama-sama mengatasnamakan PT CGA. 

Satu pihak mengatasnamakan Sandhi Muhammad Shidiq  sebagai Direktur Utama PT CGA dan satu pihak lagi mengatasnamakan Rizki Ardiansyah P juga sebagai Direktur Utama.

"Kalau dari pemohon, mereka tidak perduli mau siapapun direkturnya, yang penting haknya dipenuhi. Tapi Rizki dan Sandi ini berpolemik secara hukum. Pada perjalanannya masing-masing saling ingin membuktikan bahwa mereka paling sah memegang jabatan direktur utama," beber Wiwid. 

Sementara pengurus PKPU Nasrullah membenarkan bahwa PT CGA memiliki banyak hutang. Namun, menurutnya, ada kesalahpahaman dari pihak kuasa hukum Rizki yang menganggap proposal perdamaian yang diajukan kepada pengadilan niaga itu hanya untuk pemohon PKPU saja. 

Padahal, proposal perdamaaian yang berisi tata cara pelunasan hutang tersebut seharusnya juga berlaku dan ditujukan kepada seluruh kreditur. 

"Kan harusnya ke seluruh kreditur. Dan jumlah hutang itu keseluruhan kurang lebih Rp 230 miliar. Pembagian hutang itu ada yang kepada bank, ada yang pada suplier dan juga kepada pemilik rumah yang belum menerima sertifikat," jelasnya.