Suasana lobi gedung DPRD Kota Malang (Dok. MalangTIMES)
Suasana lobi gedung DPRD Kota Malang (Dok. MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dinilai meresahkan, DPRD Kota Malang minta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang moratorium izin hiburan malam. 

Karena sejauh ini, tak sedikit keresahan yang disampaikan masyarakat terkait keberadaan hiburan malam, terutama yang berdekatan dengan kawasan pendidikan dan tempat peribadatan. 

Seluruh fraksi di DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang lebih tegas sebelum mengeluarkan izin hiburan malam. 

Selain itu, wakil rakyat meminta Pemkot Malang mengkaji ulang beberapa izin hiburan malam yang akan diperpanjang. 

Karena bukan tidak mungkin, masih ditemukan hiburan malam yang tak sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Eko Herdianto menyampaikan Pemkot Malang harus memperketat izin hiburan malam. 

Terutama penentuan lokasi yang semestinya harus diletakkan pada zonasi yang sesuai dan disepakati. Di antaranya adalah tidak berdekatan dengan kawasan pendidikan atau pun tempat beribadah.

"Terutama yang dekat kawasan kampus agar jadi perhatian. Karena ada kekhawatiran mahasiswa kita akan terpengaruh pada hal negatif. Harusnya memang diatur dengan radius khusus," jelasnya.

Senada, Ketua Fraksi PKS Trio Agus menegaskan moratorium izin usaha hiburan malam memang harus dilakukan. 

Dia mendorong agar Pemerintah Kota Malang tegas pada para pengusaha hiburan malam yang melakukan aktivitas tak sesuai izin. Terutama untuk yang menjual aneka produk minuman beralkohol.

"Minol sudah dimoratorium, izin hiburan malam semestinya juga begitu," tegasnya.

Dia juga menyarankan agar Pemkot Malang rutin turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya. 

Salah satunya dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada semua tempat hiburan malam dengan rutin. 

 

Selanjutnya memberi tindakan tegas sebagaimana aturan yang ada apabila ditemukan pelanggaran yang tak sesuai dengan izin.

"Kami akan mendorong agar izin pendirian lebih ketat lagi termasuk pengawasan lapangan agar lebih ketat juga," terangnya.

Ketua Fraksi Gerindra, Djoko Hirtono menyampaikan hal serupa. Dia menegaskan tempat hiburan malam sebelumnya telah menjadi pembahasan. 

Aturan yang berkaitan dengan hiburan malam menurutnya juga menjadi agenda penting dewan dan Pemkot Malang selanjutnya.

"Sudah diadakan rapat kerja dengan Wali Kota Malang dalam pembahasan semua tempat hiburan, dan yang nabrak aturan akan ditutup. Termasuk hiburan malam yang menyediakan miras tak sesuai izin. Karena sudah ada banyak korban," tambahnya.

Selanjutnya, Ketua Fraksi PKB Ahmad Farih Sulaima menambahkan, tak menutup kemungkinan ke depan izin hiburan malam akan dimoratorium seperti yang terjadi pada peredaran minol. 

Sehingga, dia juga mengharapkan masyarakat proaktif membuat laporan untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh dewan serta pemerintah dan pihak berwajib.

"Kami terbuka dengan laporan masyarakat, maka kami juga mengharapkan masyarakat proaktif untuk melihat kondisi di sekitarnya. Ketika menyalahi aturan, pasti akan kami ajukan untuk review ulang izinnya," tegas Farih.

Senada, Ketua Fraksi Demokrat, PAN, Perindo, H. Imron mendorong agar masyarakat terlibat aktif untuk memantau setiap hiburan malam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.

Sehingga, dewan dapat mendorong Pemkot Malang untuk lebih tegas dengan sederet hiburan malam yang dinilai meresahkan.

"Kami juga sangat berharap agar laporan terus dibuat ketika masyarakt merasa resah dan keberatan," paparnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar, Nasdem, dan PSI, Retno Sumarah menambahkan, tempat hiburan malam harus ada spesifiksi khusus. 

Karena tak menampik, ada beberapa hiburan malam yang banyak dimanfaatkan keluarga.

Salah satunya adalah karaoke keluarga yang juga masuk dalam salah satu kategori hiburan malam.

"Karaoke memang ada yang sore, tapi kan lebih banyak malam. Dan beberapa memang karaoke keluarga, yang perlu diwaspadai itu kan ketika terpampang karaoke keluarga, tapi di dalamnya ada praktik plus-plus. Itu yang perlu menjadi perhatian," terang perempuan berhijab itu.

Selain moratorium izin hiburan malam, dia juga menyarankan agar lokasi pendirian hiburan malam memiliki zonasi. 

Salah satunya agar tidak diletakkan berdekatan dengan kawasan pendidikan terlebih tempat beribadah. Dia mendorong agar aturan pendirian tempat hiburan malam lebih dispesifikasikan dan diperketat.

"Aturan yang ada mestinya diperketat kembali. Terutama untuk batasan lokasi pendirian tempat hiburan malam. Kita kan Kota Bermartabat, jika seperti itu hilang martabat kita," pungkasnya.