Ilustrasi salah satu aktivitas di room karaoke di Kota Malang (Foto:Istimewa)
Ilustrasi salah satu aktivitas di room karaoke di Kota Malang (Foto:Istimewa)

MALANGTIMES - Citra Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan sekaligus kota wisata memunculkan berbagai dilematika. 

Khususnya terkait pertumbuhan lokasi-lokasi hiburan malam seperti karaoke di tengah menjamurnya lembaga pendidikan. Keberadaannya yang kini mengepung pusat-pusat pendidikan dan tempat ibadah di Kota Malang kian meresahkan masyarakat.  

Bahkan, MalangTIMES mendata perbandingan lokasi karaoke dengan perguruan tinggi di Kota Malang mencapai 1 banding 2. 

Di Kota Malang, saat ini terdata ada 61 perguruan tinggi. Rinciannya, ada 4 universitas negeri, 12 universitas swasta, 5 politeknik, 28 sekolah tinggi, 8 akademi swasta, dan 4 institut swasta.

Sementara itu, secara resmi terdapat 27 penyedia jasa karaoke yang terdaftar di Pemerintah Kota (Pemkot) Malang (selengkapnya lihat grafis).

 

Tipisnya perbandingan tersebut membuat persinggungan antara lokasi karaoke dengan lingkungan lembaga pendidikan pun tidak dapat dihindarkan. 

Kondisi ini jika terus dibiarkan, masyarakat menilai tidak hanya meresahkan tapi mengancam iklim pendidikan yang berpuluh-puluh tahun dibangun sebagai ruh Kota Malang. 

Pemerintah pun tampaknya tidak memiliki aturan khusus terkait pengajuan izin tempat hiburan malam seperti karaoke. Misalnya, aturan soal jarak lokasi dengan lembaga pendidikan. 

Soal pendirian karaoke di Kota Malang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. 

Dalam perda tersebut diuraikan bahwa karaoke adalah jenis hiburan dengan yang mengharuskan pengusahanya memerlukan izin khusus. 

Dalam Pasal 6 diatur bahwa pengusaha pub, bar, klub malam, diskotik, karaoke, billyard, permainan ketangkasan, bioskop, spa, fitnes center dan sejenisnya memerlukan beberapa syarat pendaftaran usaha.

Poin a, pengusaha atau pemilik hiburan tertentu harus memiliki izin prinsip. Poin b, melengkapi syarat pendaftaran usaha dengan fotokopi proposal rencana usaha, fotokopi bukti sosialisasi rencana usaha/pembangunan kepada warga sekitar dalam radius 50 meter dari tempat usaha yang akan didirikan, serta fotokopi surat laik sehat bagi usaha yang menyediakan makanan dan minuman. 

Sebenarnya, pemerintah telah berupaya membuat batasan untuk menjaga para pelajar. Yakni, setiap penyelenggaraan tempat usaha pariwisata wajib melarang setiap orang yang belum memiliki KTP atau berusia di bawah 17 tahun masuk ke tempat hiburan malam.

Sayangnya, penegakan soal batas umur tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Bahkan, keberadaan karaoke juga berkali-kali menimbulkan keresahan masyarakat. 

Pada 24 Oktober 2014 silam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Malang menggelar aksi menuntut Pemkot Malang tegas terhadap penyelenggara karaoke karena beberapa kedapatan menyajikan hiburan tari striptis.

Lantas pada Juli 2017 lalu, bahkan Rektor Unisma mengirim surat pada Wali Kota Malang yang berisi keberatan pembukaan salah satu karaoke di sekitar kampusnya. 

Terbaru, HMI Kota Malang kembali menyuarakan keresahan masyarakat. Pada 19 September 2019 lalu, mereka kembali menggelar aksi yang mempertanyakan komitmen Pemkot Malang terhadap perizinan karaoke.

Dalam rangkaian liputan khusus (lipsus) kali ini, MalangTIMES akan menguraikan kronik dilematik menjamurnya tempat karaoke di Kota Malang yang notabene merupakan kota pendidikan secara berseri. 

Pada bagian kedua, akan diuraikan alasan-alasan HMI Kota Malang meminta Pemkot Malang mengambil sikap tegas terhadap pembangunan karaoke di sekitar lembaga pendidikan.

Selanjutnya, MalangTIMES akan menghadirkan tanggapan sejumlah pihak seperti Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang, rektor perguruan tinggi, dan pengurus organisasi kepemudaan.

Tak ketinggalan kami juga meminta tanggapan dan penjelasan langsung dari Wali Kota Malang Sutiaji, DPRD Kota Malang, dan pihak keamanan yang diwakili kepolisian maupun TNI. 

Pada bagian akhir kami akan menghadirkan tanggapan para pengelola tempat hiburan atas bergulirnya keresahan masyarakat atas semakin maraknya tempat maksiat di Kota Pendidikan ini.  

Untuk mengetahui ulasan kami secara utuh, simak terus MalangTIMES.com!