Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

Pajak Daerah Baru Capai 37 Persen, BP2D Kota Malang Sebut Kekurangan Personel

Penulis : Nurlayla Ratri - Editor : Heryanto

18 - Jun - 2019, 15:45

Upaya penegakan pajak yang dilakukan BP2D Kota Malang melalui operasi gabungan sadar pajak. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Upaya penegakan pajak yang dilakukan BP2D Kota Malang melalui operasi gabungan sadar pajak. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang dari sektor pajak masih belum menggembirakan. Memasuki pertengahan tahun anggaran 2019 ini, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang baru menghimpun sekitar 37,31 persen dari target Rp 501 miliar. Salah satu pemicunya, yakni banyaknya jabatan kosong yang membuat penghasil PAD utama itu kekurangan personel.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan, meski potensi terus menunjukkan tren progresif tetapi tidak serta merta meningkatkan realisasi pajak daerah secara signifikan. "Masuk semester pertama ini kan harusnya pajak memang sudah mencapai 50 persen atau sekitar 250 miliar dari total target Rp 501 miliar, tetapi per 12 Juni kemarin baru masuk Rp 186,95 miliar atau sekitar 37,31 persen," ujarnya. 

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Berdasarkan data BP2D Kota Malang, progres pencapaian pajak yang optimal terjadi di sektor pajak reklame yang mencapai Rp 10,8 miliar atau 60 persen dari 18 miliar. Selain itu, pajak hotel Rp 26 miliar atau 50 persen dari target Rp 52,1 miliar; pajak restoran Rp 36,2 miliar atau 50 persen dari target Rp 72,5 miliar; pajak hiburan Rp 5 miliar atau 40 persen dari target Rp 12,5 miliar.

Untuk pajak penerangan jalan, capaiannya Rp 33,75 miliar atau 45 persen dari target 75 miliar; pajak parkir Rp 2,92 miliar atau 45 persen dari target Rp 6,5 miliar; pajak air tanah Rp 405 juta atau 45 persen dari target Rp 900 juta; pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp 20,4 miliar atau 35 persen dari target Rp 58,5 miliar; pajak BPHTB Rp 51,2 miliar atau 25 persen dari target Rp 205,1 miliar. 

"Memang agak jeblok. Masih jauh di bawah prosentase target yang semestinya," ujar Ade yang merupakan penghobi olahraga ekstrem ini. Padahal, sejak sembilan jenis pajak daerah 2019 dilaunching medio Februari lalu. Ade beserta segenap tim BP2D sudah banyak melakukan inovasi demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Pada tahun-tahun sebelumnya, lanjut Ade, tren perolehan pajak daerah biasanya mencapai lebih dari 50 persen saat memasuki triwulan kedua tahun anggaran. "Akhir triwulan kedua ini, kami akan lakukan monev dan anev untuk mengurai apa yang menjadi penyebab raihan pajak yang agak jeblok. Termasuk rekomendasi apa yang harus kami lakukan untuk mengejar target ini," sambung Ade yang juga menjabat Plt Dirut PD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang. 

Dari pengamatannya, ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Seperti banyaknya potensi pajak yang belum terkover. Meskipun dengan sistem online dan teknologi apapun untuk deteksi, pendataan serta ‘pemaksaan’ suatu objek pajak mau menjadi Wajib Pajak (WP) tetap harus dilakukan secara manual, persuasif dan tegas oleh petugas pajak di lapangan.

"Belum ada teknologi yang memungkinkan calon wajib pajak akan tercover menjadi WP baru. Inilah alasan mengapa kami membutuhkan kuantitas dan kualitas petugas pajak, utamanya mereka anak muda yang dapat berlari kencang dengan perseneling 4 dan 5," harap Ade d’Kross yang juga dikenal sebagai musisi dan tokoh Aremania.

Selain itu, di BP2D sendiri juga banyak jabatan kosong pasca mutasi belum lama ini. Diantaranya jabatan Kabid dan Kasubid. Sehingga jabatan itu mau tak mau harus dirangkap atau bahkan dikerjakan sendiri oleh Ade.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Mantan Kabag Humas Setda Kota Malang ini menambahkan, belum adanya WP bandel yang dipidanakan membuat belum ada efek jera yang masif bagi mereka yang berulah dan tidak jujur dalam melaporkan omzet serta memenuhi kewajiban pajaknya. 

"InsyaAllah, dalam beberapa bulan ke depan, pasti akan ada yang kami upayakan semaksimal mungkin untuk memidanakan mereka (para WP bandel) sebagai usaha memberikan efek jera atau shock therapy," tegas pria yang juga Pembina tinju amatir Jatim periode 2018-2023 tersebut. 

Karena itulah, kerja sama strategis di lapangan antara BP2D dengan jajaran samping, seperti perizinan di DPMPTSP, Bagian Hukum, Satpol PP, petugas pajak pusat, serta Aparat Penegak Hukum harus disinergikan dengan baik.

"Kami juga tetap berharap pada faktor utama masalah perpajakan di seluruh dunia, yaitu kesadaran, kepatuhan dan serta peran aktif dari masyarakat yang notabene adalah sebagai Wajib Pajak. Dan di Bhumi Arema ini kami yakin bahwa semua Warga Malang adalah wajib pajak teladan bagi daerah-daerah lain di Indonesia," pungkas Sam Ade.

 


Topik

Pemerintahan Pajak-Daerah-Baru BP2D-Kota-Malang operasi-gabungan-sadar-pajak Ade-Herawanto


Bagaimana Komentarmu ?


JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Malang Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Nurlayla Ratri

Editor

Heryanto